SULSEL - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Sabtu (18/7/2026).

Pada forum tersebut, Bahlil memberikan arahan kepada kepengurusan baru agar mampu mendongkrak perolehan kursi Partai Golkar pada Pemilu 2029.

Bahlil menghadiri kegiatan itu didampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Bendahara Umum Sari Yuliati. Musda XI Golkar Sulsel digelar dengan Ilham Arief Sirajuddin, mantan Wali Kota Makassar dua periode, sebagai satu-satunya bakal calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

Dalam sambutannya, Bahlil menyebut Sulawesi Selatan sebagai salah satu basis penting Partai Golkar sekaligus menjadi tolok ukur kekuatan partai di kawasan Indonesia Timur.

Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk memperkuat persatuan demi mengembalikan kejayaan Golkar di provinsi tersebut.

Menurut Bahlil, DPP Partai Golkar menargetkan peningkatan jumlah kursi legislatif di semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi Sulsel, hingga DPRD kabupaten/kota.

"Sulsel merupakan salah satu lumbung suara Partai Golkar pada masa lalu dan menjadi barometer bagi wilayah Indonesia Timur. Karena itu kami ingin mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Sulsel. Semua kader harus bekerja secara kolektif untuk meningkatkan perolehan kursi partai," ujar Bahlil.

Bahlil juga meminta kepengurusan baru memperkuat konsolidasi internal sekaligus mengawal berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai kekompakan organisasi menjadi modal utama bagi Partai Golkar untuk meningkatkan elektabilitas dan memperkuat kembali posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di Sulawesi Selatan.

Bahlil mengatakan hingga masa pendaftaran ditutup, hanya Ilham Arief Sirajuddin yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

Meski demikian, ia belum bersedia berbicara mengenai peluang Ilham maju sebagai calon anggota DPR maupun calon gubernur Sulsel pada masa mendatang.

Menurutnya, fokus utama partai saat ini adalah memperkuat organisasi dan mempersiapkan langkah politik untuk mencapai target pada Pemilu 2029.

"Untuk saat ini fokus kami adalah konsolidasi dan meningkatkan suara partai. Soal nanti Pak Ilham akan bertugas di DPR, maju sebagai calon gubernur, atau tugas politik lainnya, itu belum menjadi pembahasan. Yang terpenting sekarang bekerja maksimal demi kepentingan Partai Golkar," katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa peningkatan jumlah kursi legislatif menjadi tolok ukur keberhasilan kepengurusan baru hasil Musda.

"Satu yang saya tekankan, kursi harus naik. Itu adalah perintah DPP kepada ketua DPD yang nanti ditetapkan melalui musda. Kursi Partai Golkar harus bertambah, baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota," tegasnya.

Pada Pemilu 2024, Partai Golkar meraih 14 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Raihan tersebut menempatkan Golkar sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua sekaligus mengisi posisi wakil ketua DPRD Sulsel periode 2024–2029. Di tingkat DPR RI, Golkar juga memperoleh empat kursi dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024. (beritasatu/abd)

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menjagokan Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 saat menghadapi Argentina di partai final. Menurutnya, performa Spanyol sepanjang turnamen menjadi alasan utama tim tersebut layak difavoritkan.

Marindo menilai lini pertahanan Spanyol menjadi salah satu yang terbaik di turnamen. Hingga menembus partai final, La Roja hanya kebobolan satu gol sehingga menunjukkan organisasi permainan yang solid dan disiplin.

Selain itu, ia menyebut Spanyol tampil paling konsisten sejak babak gugur. Tim besutan Luis de la Fuente berhasil menyingkirkan Austria dengan skor 3-0, Portugal 1-0, Belgia 2-1, dan Prancis 2-0 tanpa kehilangan karakter permainan yang menjadi ciri khas mereka.

Menurut Marindo, keunggulan lain Spanyol terletak pada kemampuan menguasai jalannya pertandingan. Dominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek, pressing tinggi, dan kekuatan lini tengah diyakini akan menyulitkan Argentina mengembangkan permainan, terutama saat melancarkan serangan balik.

Ia juga menilai kedalaman skuad Spanyol lebih merata karena tidak bergantung pada satu pemain. Ancaman dapat datang dari berbagai lini melalui pemain seperti Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz, hingga barisan pertahanan yang tampil disiplin sepanjang turnamen.

"Melihat performa mereka selama Piala Dunia, saya menjagokan Spanyol menjadi juara. Tim ini tampil konsisten, memiliki pertahanan yang kuat, penguasaan bola yang baik, dan kedalaman skuad yang merata. Itu menjadi modal penting menghadapi Argentina di partai final," ujar Marindo Kurniawan.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar nonton bareng (nobar) laga final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina di Tugu Adipura, Bandar Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengajak masyarakat untuk memeriahkan kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah.

"Yuk, kita ramaikan nobar final Piala Dunia hasil kolaborasi Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung," ujar Marindo.

Dalam kegiatan nobar tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, serta jajaran ASN di lingkungan Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung.

Menurut Marindo, kegiatan ini menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui momentum pertandingan sepak bola dunia.

Menjelang laga puncak tersebut, Marindo mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, dan dirinya sama-sama menjagokan Spanyol untuk keluar sebagai juara.

"Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, dan saya memprediksi Spanyol menang 2-1 atas Argentina," kata Marindo.

Pemprov Lampung berharap masyarakat dapat hadir dan menikmati suasana nobar dengan tertib, aman, serta menjunjung tinggi sportivitas selama berlangsungnya pertandingan final Piala Dunia tersebut. (abd)

MALANG – Upaya hilirisasi sektor perkebunan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) melalui anak usahanya, PT Energi Agro Nusantara (Enero), mendapat apresiasi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 
Penghargaan tersebut disampaikan saat Presiden mengunjungi booth PTPN I pada rangkaian Panen Raya TNI Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Presiden menilai langkah PTPN I mengembangkan industri bioetanol merupakan bentuk respons cepat terhadap agenda hilirisasi dan ketahanan energi yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah.
PT Energi Agro Nusantara didirikan pada 2013 sebagai pelopor pengembangan energi alternatif di lingkungan BUMN perkebunan dengan mengolah tetes tebu (molase) hasil samping pabrik gula menjadi bioetanol. Seiring arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat swasembada energi, perusahaan terus meningkatkan kapasitas produksi sekaligus kualitas produknya.
Di bawah pengelolaan PTPN I, Enero kini mampu memproduksi bioetanol berkadar 99,5 persen yang telah memenuhi spesifikasi fuel grade ethanol untuk kebutuhan campuran bahan bakar ramah lingkungan.
Saat meninjau booth PTPN I, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Presiden menyampaikan bahwa pengolahan komoditas dalam negeri menjadi produk bernilai tambah merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi nasional.
"Ini merupakan langkah yang baik dalam mendorong hilirisasi. Kita harus mampu mengolah potensi dalam negeri menjadi produk bernilai tambah yang memberikan manfaat bagi bangsa," ujar Presiden Prabowo.
Direktur Utama PTPN I (Persero), Abdul Rivai Ras, mengatakan pengembangan bioetanol merupakan bagian dari transformasi bisnis perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan melalui hilirisasi.
"Melalui PT Energi Agro Nusantara (Enero), kami mengolah tetes tebu menjadi bioetanol dengan kapasitas produksi mencapai 100 kiloliter per hari. Bioetanol tersebut dimanfaatkan sebagai fuel grade ethanol untuk campuran bahan bakar, termasuk Pertamax Green 95," ujar Abdul Rivai Ras.
Selain memproduksi fuel grade ethanol, PT Enero juga menghasilkan sejumlah produk turunan lainnya, seperti extra neutral alcohol untuk industri farmasi dan kosmetik, spiritus, serta pupuk hayati.
Menurut Abdul Rivai Ras, pengembangan bioetanol merupakan bentuk komitmen PTPN I dalam mendukung agenda pemerintah di bidang ketahanan energi melalui optimalisasi sumber daya perkebunan dan penguatan hilirisasi industri.
"Transformasi PTPN I tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan hilirisasi. Bioetanol menjadi salah satu wujud kontribusi perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional," katanya.
Kegiatan Panen Raya TNI tersebut turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, jajaran pimpinan TNI, kepala lembaga negara, kepala daerah, serta direksi sejumlah BUMN.
Melalui pengembangan PT Energi Agro Nusantara, PTPN I terus memperkuat posisinya sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekosistem energi hijau nasional. Hilirisasi tebu menjadi bioetanol diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan, tetapi juga mendukung terwujudnya ketahanan energi, pengurangan emisi karbon, dan kemandirian energi Indonesia. (*)

Bandarlampung - Siap memenuhi tren fesyen masyarakat Bandarlampung, Batik Keris resmi membuka gerai baru di Mall Boemi Kedaton (MBK), Sabtu 18 Juli 2026. Pembukaan gerai ini berlangsung meriah dengan sesi peragaan busana dan kehadiran Nassar sebagai bintang tamu. 

Berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, brand batik terkemuka ini juga siap memasarkan produk-produk batik bermotif khas Lampung, seperti tapis Lampung, siger, kapal, gajah dan lain-lain. 

Komisaris Batik Keris, Lina Handianto Tjokrosaputro menjelaskan, PT Batik Keris dan Dekranasda Provinsi Lampung sebelumnya juga telah menandatangani MoU, guna pemanfaatan motif siger dan kapal Lampung dalam produk nasional. 

Ia mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya mendorong ekonomi kreatif nasional serta mebuka ruang baru bagi industri fesyen tanah air. Ini juga sekaligus meneguhkan komitmen mereka dalam menjaga wastra Indonesia untuk tetap hidup di tengah gempuran tren fesyen yang berkembang di masyarakat. 

"Wastra Indonesia harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Batik adalah identitas bangsa yang di setiap motifnya menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal,” tuturnya.

Melalui kerjasama ini juga, Batik Keris ingin menghadirkan karya perpaduan khas budaya Lampung namun tetap relevan dengan tren fesyen generasi muda. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan dalam menjaga wastra Lampung di tengah masyarakat. 

Ditemui di lokasi peresmian gerai Batim Keris, Ketua Dekranasda Lampung Wulan Sari mengapresiasi langkah yang telah diambil Bati Keris dalam kerjasama mereka. Ia berharap melalui kolaborasi ini dapat melambungkan produk khas Lampung ke pasar nasional dan jenjang yang lebih tinggi lagi. 

"Hasil kolaborasi ini sudah mulai dipasarkan di galeri batim tulis di berbagai daerah. Harapannya semakin banyak masyarakat yang mengenal motif khas Lampung," ujarnya.

Tidak hanya sekedar memasarkan produk, Dekranasda dan Batik Keris juga menunjukan keseriusan dengan menggandeng budayawan dan pemerhati wastra dalam penggunaan ornamen serta motif batik. 

Hal ini dilakukan agar karya yang dihasilkan tidak menyimpang atau mengurangi nilai budaya khas Lampung. "Karena setiap motif memiliki filosofi sehingga kami menilai perlu adanya konsultasi dengan budayawan dan pemerhati wastra. Agar kearifan lokal Lampung tetap terjaga," pungkasnya. (Ega

PESAWARAN – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Kabupaten Pesawaran memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Lampung melalui sektor pariwisata.

Namun, kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut dinilai belum cukup apabila tidak dibarengi pengelolaan yang terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemudahan investasi, dan konektivitas yang memadai.
Pesan itu disampaikan Mirza saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pesawaran dalam rangka Hari Jadi ke-19 Kabupaten Pesawaran di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jumat (17/7).

Menurut Mirza, Pesawaran merupakan salah satu daerah yang memiliki modal besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan.
Gugusan pulau, pantai, teluk, hingga bentang alam yang dimiliki menjadi aset strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan potensi tersebut tidak akan otomatis mem­­berikan kesejahteraan apabila pengem­bangannya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan dunia pendidikan.

“Pesawaran memiliki potensi besar di sektor pa­riwisata, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Potensi ini harus terus dikembangkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Mirza.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mem­perkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mengoptimalkan potensi tersebut. 
Fokus pembangunan tidak hanya pada pengembangan destinasi wisata, tetapi juga menciptakan ekosistem pariwisata yang mampu menarik investasi dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Menurut Mirza, keberhasilan sektor pariwisata tidak lagi hanya ditentukan oleh keindahan alam. Daya saing sebuah destinasi kini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya, mulai dari kemampuan memberikan pelayanan, menciptakan inovasi, hingga mem­bangun produk wisata yang memiliki nilai jual tinggi.
Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan sektor pariwisata.
Mirza menilai, capaian pembangunan manusia di Kabupaten Pesawaran menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data pemerintah, Indeks Pem­bangunan Manusia (IPM) Pesawaran pada 2025 mencapai 70,90, meningkat 0,66 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 70,24.
Meski demikian, ia menilai peningkatan tersebut harus terus dipercepat agar masyarakat lokal benar-benar mampu menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton, dalam perkembangan sektor pariwisata.
“Pembangunan sejatinya bukan hanya menghadirkan program, tetapi menghadirkan harapan bagi masyarakat. Masyarakat yang cerdas, kreatif, dan produktif akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Selain sektor pariwisata, Mirza juga menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
Menurutnya, sistem pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang berpikir kritis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki kemampuan berkolaborasi, dan siap menjadi motor inovasi di berbagai sektor.
Ia berharap momentum Hari Jadi ke-19 Kabupaten Pesawaran menjadi titik awal untuk memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan daerah.
Menurut Mirza, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci agar potensi besar yang dimiliki Pesawaran benar-benar mampu diubah menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing.
Di sisi lain, Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan peringatan hari jadi bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang evaluasi terhadap perjalanan pembangunan yang telah dilalui selama 19 tahun terakhir. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan semangat kebersamaan sebagai modal utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.
Dengan kekayaan wisata bahari yang selama ini menjadi salah satu ikon Lampung, Pesawaran dinilai memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan di tingkat nasional.
Namun, peluang tersebut hanya akan menjadi potensi di atas kertas apabila tidak diikuti penguatan kualitas SDM, percepatan investasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kolaborasi yang konsisten antara seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah Provinsi Lampung pun berharap sinergi tersebut mampu menjadikan Pesawaran sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi baru menuju Indonesia Emas 2045. (pip/yud)

LAMPUNG TIMUR – Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Assahil resmi membuka rangkaian Assahil Cup yang diikuti seluruh santri dan dewan guru di Lapangan Abdul Qoyyum. Pembukaan dilakukan langsung oleh Pimpinan PPTQ Assahil, Muhammad Latif Mukti, Lc., M.A., sebagai bagian dari upaya membangun karakter santri melalui kegiatan olahraga yang sarat nilai pendidikan.
Dalam sambutannya, Muhammad Latif menegaskan bahwa seluruh aktivitas di lingkungan pesantren merupakan bagian dari proses pendidikan yang utuh atau kaffah, sehingga setiap kegiatan memiliki nilai pembelajaran, pembinaan karakter, dan penguatan akhlak.
Menurutnya, pendidikan di pesantren tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga hadir dalam berbagai aktivitas seperti ibadah, olahraga, pengabdian, hingga kegiatan organisasi yang semuanya menjadi sarana membentuk pribadi santri yang berilmu dan berakhlak.
"Mondok harus dijalani secara kaffah. Jangan pernah menganggap bahwa belajar hanya terjadi di dalam kelas. Di pesantren, setiap langkah adalah pembelajaran, setiap amanah adalah pendidikan, dan setiap aktivitas adalah ladang ilmu, pengalaman, sekaligus pahala. Karena itu, ikutilah setiap kegiatan dengan penuh kesungguhan. Jadikan setiap momentum sebagai kesempatan untuk belajar dan mengambil pelajaran," ujar Gus Latif sapaan akrab Muhammad Latif.
Ia juga mengajak seluruh santri untuk membangun lingkungan pergaulan yang positif dengan memilih teman-teman yang memiliki semangat belajar, cita-cita besar, dan cara berpikir yang luas.
"Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki cita-cita besar dan cara berpikir yang luas. Pikiran yang besar akan melahirkan tindakan yang besar, dan tindakan yang besar akan mengantarkan seseorang menuju masa depan yang besar. Jadilah pribadi yang saling menguatkan dalam ilmu, adab, prestasi, dan kebaikan," pesannya.
Lebih lanjut, Muhammad Latif menegaskan bahwa Assahil Cup bukan sekadar ajang mencari kemenangan. Kompetisi tersebut dirancang sebagai media pembelajaran untuk menanamkan nilai sportivitas, kerja sama, disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, serta mental tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap pertandingan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan fair play sehingga kompetisi mampu menjadi wahana pembentukan karakter yang positif.
Melalui penyelenggaraan Assahil Cup, PPTQ Assahil berkomitmen menghadirkan pendidikan yang menyeluruh dengan memadukan pembinaan akademik, spiritual, dan pengembangan potensi santri. Diharapkan kegiatan ini mampu melahirkan generasi yang unggul dalam prestasi, kokoh dalam akhlak, serta siap memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. (*)

LAMPUNG UTARA – SMA Negeri 1 Sungkai Selatan menggelar In House Training (IHT) bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan dengan mengusung tema "Pengembangan Media Interaktif dan Penyusunan Modul Ajar" pada Sabtu (18/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Sungkai Selatan ini menjadi bagian dari upaya sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai implementasi Kurikulum Merdeka.
Pelatihan menghadirkan dua narasumber berpengalaman di bidang pendidikan. Narasumber pertama, Asep Perdiansyah, S.Pd., M.Pd., Gr., Founder School Trainer Education sekaligus Direktur Kurikulum PPTQ Assahil, menyampaikan materi bertajuk How To Be A Great Teacher, pembuatan media pembelajaran interaktif, serta pengembangan gim edukasi sebagai inovasi pembelajaran berbasis digital.
Sementara itu, narasumber kedua, Yunita Riyani, M.Pd., Guru SMAN 1 Gadingrejo, membagikan praktik baik dalam penyusunan modul ajar Kurikulum Merdeka beserta strategi implementasinya agar proses pembelajaran lebih terstruktur, efektif, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik.
Selama pelatihan, para peserta tidak hanya mendapatkan materi secara teoritis, tetapi juga mengikuti sesi praktik penyusunan media pembelajaran digital, pembuatan gim edukasi, serta penyusunan modul ajar yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing.
Kepala SMA Negeri 1 Sungkai Selatan, Muhammad Rizal, S.Pd., Gr., mengapresiasi kontribusi para narasumber yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada seluruh peserta.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Perdiansyah dan Ibu Yunita Riyani yang telah berbagi ilmu dan pengalaman. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan menguasai media pembelajaran interaktif, gim edukasi, serta penyusunan modul ajar yang baik, kami optimistis proses pembelajaran di SMAN 1 Sungkai Selatan akan semakin menyenangkan, bermakna, dan benar-benar berpusat pada murid," ujarnya.
Muhammad Rizal menambahkan, peningkatan kompetensi guru merupakan salah satu prioritas sekolah dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan profesional seperti In House Training akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Seluruh dewan guru mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif berdiskusi maupun mempraktikkan materi yang disampaikan narasumber. Melalui pelatihan ini, sekolah berharap para guru mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan terselenggaranya In House Training tersebut, SMA Negeri 1 Sungkai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya pendidik sebagai langkah strategis dalam mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing di era digital. (*)

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar nonton bareng (nobar) laga final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina di Tugu Adipura, Bandar Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengajak masyarakat untuk memeriahkan kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah.

"Yuk, kita ramaikan nobar final Piala Dunia hasil kolaborasi Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung," ujar Marindo.

Dalam kegiatan nobar tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, serta jajaran ASN di lingkungan Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung.

Menurut Marindo, kegiatan ini menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui momentum pertandingan sepak bola dunia.

Menjelang laga puncak tersebut, Marindo mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, dan dirinya sama-sama menjagokan Spanyol untuk keluar sebagai juara.

"Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, dan saya memprediksi Spanyol menang 2-1 atas Argentina," kata Marindo.

Pemprov Lampung berharap masyarakat dapat hadir dan menikmati suasana nobar dengan tertib, aman, serta menjunjung tinggi sportivitas selama berlangsungnya pertandingan final Piala Dunia tersebut. (*)

SUKADANA - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bergerak cepat menindaklanjuti kasus perundungan yang melibatkan siswa SD di Kecamatan Melinting yang videonya sempat viral di media sosial.

Peristiwa terjadi pada Rabu (15/7) sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah TK dekat perbatasan desa. Korban berinisial N (12), siswa kelas 6.

Sementara pelaku adalah 5 orang teman sekelasnya yang juga berasal dari satu desa di Kecamatan Labuhan Maringgai.

Menanggapi kasus tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Lampung Timur menyatakan telah melakukan penjangkauan awal melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kepala Dinas P3AP2KB, Suwanto, menegaskan bahwa penanganan saat ini masih dalam tahap asesmen dan verifikasi.

"Mengingat proses penanganan masih berlangsung, informasi yang beredar masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ujarnya, Sabtu (18/7).

Sebagai langkah lanjutan, Tim UPTD PPA bersama Bidang Perlindungan Anak akan melakukan kunjungan rumah ke keluarga korban.

Tujuannya untuk asesmen menyeluruh, mengidentifikasi kebutuhan layanan, dan menentukan bentuk pendampingan psikososial yang dibutuhkan.

Selain itu, Dinas P3AP2KB mengimbau agar masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas, foto, video, maupun data pribadi korban dan pelaku yang masih anak dibawah umur.

"Perlindungan terhadap identitas anak adalah tanggung jawab kita bersama. Menyebarluaskan video bullying justru bisa memperpanjang trauma korban dan menghambat proses pemulihan," tegas Suwanto.

Ia menambahkan, seluruh proses penanganan dilakukan secara terpadu bersama Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan, pihak sekolah, dan pemangku kepentingan lain.

Tujuannya memastikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai undang-undang perlindungan anak.

"Kami berkomitmen memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan dukungan psikososial. Penanganan akan terus dilakukan secara profesional, objektif, dan mengedepankan pemulihan anak," lanjutnya.

Suwanto menegaskan, kasus ini menjadi pengingat bahwa bullying bukan hal sepele.

Dampaknya bisa fisik, mental, dan jangka panjang. Mari bersama-sama mengawasi anak, mengedukasi anti-perundungan di sekolah dan rumah, serta menjadi dewasa yang melindungi, bukan yang menyebarluaskan kekerasan.

Terpisah Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Timur, Gunadi, menyampaikan pihak sekolah bersama Korwil Pendidikan telah memfasilitasi pertemuan damai antara korban, pelaku, dan para wali murid.

"Dinas Pendidikan bersama Camat Melinting, Camat Labuhan Maringgai, juga turun langsung ke sekolah untuk memberikan pembinaan kepada siswa dan wali murid pelaku. Tim juga mengunjungi keluarga korban untuk memberikan dukungan," tandasnya.(*)

SUKADANA - Aksi bejat seorang pemilik bengkel di Lampung Timur terbongkar. MA (30) warga Kecamatan Sekampung Udik, ditangkap Unit PPA Satreskrim Polres Lampung Timur atas dugaan sodomi terhadap anak buahnya sendiri yang masih berusia 13 tahun.

Pelaku diringkus di rumahnya pada Selasa (14/7) tanpa perlawanan. Korban berinisial J (13), yang bekerja di bengkel milik MA.

Kasatreskrim Polres Lampung Timur, Iptu M. Iksir, mengatakan kasus ini terungkap setelah ayah korban mendapat kiriman rekaman video dari kerabatnya yang menunjukkan anaknya menjadi korban.

"Kecurigaan keluarga sudah muncul sejak empat bulan lalu. Ibunya yang kerja di Taiwan sempat dengar kabar anaknya dicabuli bos tempat kerja," jelas Iptu Iksir. 

Ayah korban sempat menjemput J pulang. Namun pertengahan Juli 2026, korban diam-diam kembali ke rumah pelaku.

Perbuatan terakhir terjadi di kamar rumah pelaku. Saat korban tertidur, MA membangunkan dan memaksa korban melayani nafsu bejatnya. Korban mengaku tidak berani melawan karena takut.

Keesokan harinya, aksi serupa kembali dilakukan pelaku. Tidak terima, ayah korban langsung melapor ke Polres Lampung Timur.

Usai menerima laporan, Unit PPA bersama Tim Tekab 308 Presisi langsung bergerak.

Polisi menyita pakaian korban, seprai hitam dari lokasi kejadian, serta 3 unit HP milik korban dan pelaku.

Saat ini MA sudah ditahan di Mapolres Lamtim dan dijerat Pasal 473 dan/atau Pasal 415 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak.

"Pelaku memanfaatkan posisi sebagai pemberi kerja. Ini bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bisa ditoleransi," tegas Iptu Iksir.(*)

PRINGSEWU – Dua warga Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, secara sukarela menyerahkan dua pucuk senjata api (senpi) rakitan beserta empat butir amunisi aktif kepada Polres Pringsewu, Jumat (17/7).
Kedua pemilik senpi tidak datang langsung ke Mapolres karena merasa takut. Penyerahan dilakukan melalui perantara dua rekannya, yakni Suwarlan dan Gono.

Senjata api rakitan dan amunisi tersebut diterima langsung oleh Wakapolres Pringsewu Kompol Samsuri didampingi Kasat Reskrim Iptu Rosali bersama personel Tim Tekab 308 Satreskrim Polres Pringsewu.

Kasatreskrim Polres Pringsewu Iptu Rosali menjelaskan, penyerahan itu hasil pendekatan preemtif yang dilakukan Tim Tekab 308 Satreskrim. Dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya aktif memberikan imbauan kepada masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal agar menyerahkannya secara sukarela kepada kepolisian.

“Alhamdulillah, upaya yang kami lakukan mendapat respons positif. Warga akhirnya bersedia menyerahkan dua pucuk senpi rakitan berikut empat butir amunisi aktif kepada kami,” ujar Rosali.

Menurutnya, langkah sukarela tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan senjata api yang dapat berujung pada tindak pidana.

Wakapolres Pringsewu Kompol Samsuri mengapresiasi kesadaran kedua warga tersebut yang memilih menyerahkan senjata api sebelum menimbulkan persoalan hukum.
“Ini m bentuk kesadaran hukum yang patut diapresiasi. Kami berharap masyarakat yang masih menyimpan senjata api tanpa izin juga mengikuti langkah ini dengan menyerahkannya secara sukarela kepada kepolisian,” kata Samsuri.

Ia menegaskan Polri tetap berkomitmen memberantas berbagai tindak kriminal, khususnya pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), terlebih apabila pelakunya menggunakan senjata api.

“Kalau diserahkan secara sukarela tentu kami apresiasi. Namun apabila senjata api itu ditemukan saat digunakan untuk melakukan tindak pidana atau ditemukan dalam proses penegakan hukum, maka penanganannya berbeda. Kami akan menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.(sag/nca)

BLAMBANGAN UMPU – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Waykanan menangkap dua buronan kasus pencurian rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Kedua pelaku berinisial IS (35) dan RV (31), warga Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blambanganumpu, Kabupaten Waykanan, diamankan pada Rabu (15/7) sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Tengah Sumatera tanpa perlawanan.

Kedua tersangka diduga terlibat dalam pencurian sekitar 706 meter meter rel kereta api yang disimpan sebagai rel cadangan di wilayah Kampung Gunung Sangkaran dan Blambangan Umpu. Aksi pencurian tersebut mengakibatkan PT KAI mengalami kerugian sekitar Rp670,7 juta.

Kapolres Waykanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kasatreskrim Iptu Riswanto mengatakan penangkapan dilakukan setelah tim menyelidiki hilangnya rel kereta api di Waykanan. “Setelah penyelidikan, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan kedua DPO. Keduanya kami amankan tanpa perlawanan,” ujar Iptu Riswanto.

Selain menangkap kedua tersangka, Polres Waykanan juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu tabung gas elpiji 3 kilogram, satu set slang las pemotong besi rel, satu kunci inggris, satu pasang sarung tangan, serta satu meteran yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian.

Kasatreskrim menjelaskan, kasus ini bermula ketika PT KAI menumpuk 30 batang rel bekas pergantian jalur baru dengan total panjang 812 meter di lokasi penyimpanan. Saat dilakukan pengecekan pada 13 Maret 2026, petugas mendapati hanya tersisa 25 batang rel. 
Sebanyak 706 meter rel diketahui telah hilang.
Akibat pencurian tersebut, PT KAI mengalami kerugian sekitar Rp670,7 juta dan melaporkan kejadian itu ke Polres Waykanan.

Hasil penyelidikan juga mengungkap kedua tersangka diduga merupakan pelaku pencurian rel kereta api di sedikitnya empat lokasi berbeda. Kasus pertama terjadi di KM 170+700 hingga KM 171, Kampung Tanjung Sari, Blambangan Umpu. Dalam aksi tersebut, pelaku diduga mencuri 25 batang rel dengan panjang total 706 meter sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp670,7 juta.

Aksi kedua terjadi di KM 169+100 hingga KM 170, Kampung Gunung Sangkaran, Blambangan Umpu. Dari lokasi itu, pelaku diduga membawa kabur rel sepanjang 1.540 meter dengan nilai kerugian sekitar Rp1,463 miliar. Selanjutnya, keduanya juga diduga terlibat dalam pencurian 75 batang rel sepanjang 928 meter di jalur antara Stasiun Way Tuba dan Stasiun Tanjung Rajo. Kerugian akibat aksi tersebut ditaksir mencapai Rp881,6 juta.

Sementara pada aksi terakhir yang terjadi 13 Juli 2026 di jalur antara Stasiun Blambangan Umpu dan Stasiun Giham, pelaku diduga mencuri 10 batang rel sepanjang 60 meter dengan nilai kerugian sekitar Rp57 juta. Total rel kereta api yang diduga dicuri kedua pelaku mencapai 3.234 meter.  Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun.(sah/nca)

MESUJI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga membawa angin segar bagi peternak ikan lele.
Sejak program tersebut berjalan, permintaan lele sebagai salah satu sumber protein hewani untuk menu MBG terus meningkat. Kondisi ini membuat penjualan lebih stabil dibanding sebelumnya.
Salah seorang peternak lele asal Kecamatan Simpang Pematang, Sahraihan (29), mengaku program MBG telah membuka peluang pasar baru bagi para pembudidaya lele.
“Sekarang permintaan lele lebih stabil, bahkan cenderung meningkat. Kami jadi lebih semangat berproduksi karena sudah ada kepastian pasar,” ujarnya.
Menurutnya, sebelum adanya MBG, harga dan penjualan lele sering berfluktuasi. Namun kini permintaan rutin dari dapur penyedia MBG membuat usaha budidaya lebih terarah.
“Dengan adanya MBG, permintaan lebih stabil. Biasanya harga dan penjualan naik turun, sekarang lebih terarah karena ada kebutuhan rutin,” katanya.
Sahraihan mengungkapkan, setiap pekan dirinya mampu memasok sekitar 5 hingga 7 kuintal lele ke dapur MBG dengan harga jual berkisar Rp23 ribu hingga Rp24 ribu per kilogram.
Selain meningkatnya permintaan, peternak juga merasakan harga jual yang lebih baik sehingga perputaran modal usaha menjadi semakin lancar. Bahkan, sejumlah peternak mulai menambah kapasitas kolam untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Para peternak optimistis, jika program MBG terus berlanjut, usaha budidaya lele akan semakin berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan skala kecil.
Program MBG juga dinilai menjadi pasar baru yang berkelanjutan bagi sektor perikanan, seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan bergizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.(muk/nca)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penyelesaian utang kereta cepat Whoosh yang ditanggung PT Kereta Cepat Indonesian China (KCIC) tidak harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan skema lain untuk menangani persoalan tersebut.

Pernyataan Purbaya saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai tindak lanjut penanganan utang Whoosh. Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. “Karena kan perintah Pak Presiden, kita yang beresin,” ujar Purbaya.

Kendati demikian, Purbaya menjelaskan proses pengalihan masih belum selesai. Saat ini, tahapan yang berjalan masih berupa penyelesaian administrasi.

Proses tersebut kata Purbaya masih berada di Danantara. Penyerahan kepada dirinya belum dilakukan karena masih menunggu tahapan administrasi rampung. “Sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya,” katanya.

Purbaya juga menyebut dirinya telah menyiapkan skema khusus untuk menangani utang Whoosh setelah proses penyerahan selesai. Namun, ia belum mengungkapkan secara rinci bentuk skema yang dimaksud. “Nggak harus APBN kepakai,” ucapnya.

Saat ditanya target penyelesaian, Purbaya mengatakan keputusan terkait langkah penanganan pada dasarnya sudah ada. Namun, pelaksanaannya masih menunggu proses administrasi selesai. 

Ia menyebut, seluruh penjelasan akan disampaikan setelah penyerahan resmi dilakukan. 

“Kalau sudah dikasih ke saya, baru kita ceritakan bagaimana cara mengatasinya,” tutup Purbaya. Purbaya menegaskan seluruh informasi mengenai mekanisme penyelesaian KCIC akan disampaikan setelah proses penyerahan selesai. Untuk saat ini, pemerintah masih memfokuskan penyelesaian pada tahapan administrasi sebelum masuk ke langkah berikutnya.

Menurut data terbaru, utang yang ditanggung PT KCIC ini berjumlah total USD7,27 miliar, atau Rp 118,37 triliun rupiah (kurs rupiah terhadap dolar AS: Rp16.283). Sudah termasuk pokok pinjaman dan pembengkakan anggaran (cost overrun) senilai USD 1,2 miliar dolar dengan bunga setiap tahunnya sebesar 2 persen.(disway/nca)

JAKARTA – Jaringan main dealer sepeda motor Honda di Lampung, PT Tunas Dwipa Matra (TDM), kembali menorehkan tinta emas di panggung nasional. Perwakilan terbaik dari Lampung sukses memborong piala dalam ajang bergengsi Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2026 yang diselenggarakan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) di Jakarta pada 13–16 Juli 2026.

Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi dan bukti konsistensi layanan TDM Lampung yang selama 4 tahun berturut-turut berhasil mempertahankan gelar juara pada kategori dealer head di tingkat nasional.

PT Astra Honda Motor (AHM) secara resmi mengumumkan daftar pemenang KLHN 2026 setelah seluruh finalis melewati rangkaian seleksi dan penilaian yang sangat ketat. Mengusung tema “Metamorforself”, ajang tahunan yang telah memasuki tahun ke-17 ini menjadi wadah apresiasi sekaligus pembinaan bagi insan layanan Honda di seluruh Indonesia agar terus bertransformasi menjadi versi terbaik dalam memberikan pelayanan yang prima dan menyentuh hati konsumen.

Pada penyelenggaraan tahun ini, kompetisi mencatat lonjakan partisipasi dengan diikuti oleh 9.449 peserta dari lini garda terdepan penjualan dan purna jual sepeda motor Honda di seluruh Indonesia. Seluruh peserta terlebih dahulu melewati proses seleksi berjenjang di tingkat regional yang dikelola oleh 29 Main Dealer Honda, hingga akhirnya menyisakan para finalis nasional terbaik untuk bertarung di Jakarta.

TDM Lampung berhasil membawa pulang trofi kemenangan di beberapa kategori bergengsi, yang diwakili oleh talenta-talenta terbaiknya:

Juara 1 Kategori Customer Retention Officer (CRO): Disabet oleh Diyah Dwi Darmi dari dealer TDM Pramuka.

Juara 3 Kategori Dealer/AHASS Head: Diraih oleh Apri Arianto dari dealer TDM Kota Gajah.

Juara 3 Kategori Best Main Dealer 2026: Berhasil dipertahankan oleh PT Tunas Dwipa Matra berkat konsistensi pengelolaan standarisasi layanan di wilayah Lampung.

Prestasi gemilang ini disambut penuh rasa syukur oleh manajemen TDM. Manager Honda Customer Care Center (HC3) TDM, Nurhayati, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemenang dan tim yang terlibat.

“Kami sangat bangga dan terharu atas pencapaian luar biasa para pejuang layanan TDM Lampung di tingkat nasional tahun ini. Keberhasilan ini bukti nyata dari komitmen kami yang tidak pernah berhenti bertransformasi sesuai tema ‘Metamorforself’. Ini menunjukkan garda terdepan Honda di Lampung selalu menjaga kualitas, kompetensi, dan ketulusan dalam melayani konsumen secara konsisten. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh konsumen setia Honda di Lampung,” ujar Nurhayati dengan penuh semangat.

Melalui proses penjurian yang komprehensif melibatkan para pakar dan praktisi industri layanan, para finalis diuji mulai dari pengetahuan produk, keterampilan teknis, kepribadian, hingga efektivitas adopsi teknologi digital.

Keberhasilan TDM Lampung memborong piala di tingkat nasional ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan jaringan dealer Honda di Lampung berada di barisan terdepan, siap menyajikan kehangatan dan kepedulian di setiap titik interaksi bersama konsumen setianya.(rls/nca)

JAKARTA – Sebanyak 5.500 keluarga di Provinsi Lampung menjadi penerima bantuan pangan bergizi dari pemerintah pusat melalui program Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) Tahun 2026.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan angka kerawanan pangan sekaligus mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah prioritas nasional.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari alokasi nasional sebanyak 11.500 paket yang disalurkan di dua provinsi, yakni Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di Lampung, bantuan difokuskan pada dua kabupaten. Kabupaten Lampung Timur menerima alokasi terbesar dengan 3.300 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 11 desa, sedangkan Kabupaten Pringsewu memperoleh 2.200 paket bantuan.
Setiap keluarga menerima paket pangan bergizi yang terdiri atas dua tray telur ayam grade A atau 20 butir, minyak goreng fortifikasi vitamin A, 10 saset susu fortifikasi vitamin dan mineral, garam beryodium, dua kemasan kacang hijau masing-masing 500 gram, serta dua bungkus bihun jagung.
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sri Nuryanti, mengatakan program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat yang masih mengalami kekurangan asupan energi harian minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari atau prevalence of undernourishment (PoU).
“Tahun 2026 ini, Bapanas mengalokasikan sebanyak 11.500 paket bantuan untuk 11.500 kepala keluarga yang berada di dua dari delapan provinsi konsentrasi kemiskinan nasional, yakni Lampung dan Nusa Tenggara Timur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7).
Menurut Sri, penetapan daerah penerima bantuan tidak dilakukan secara acak. Pemerintah menggunakan hasil pemetaan terhadap 50 kabupaten/kota prioritas penanganan kemiskinan nasional yang telah ditetapkan melalui rapat koordinasi evaluasi perencanaan 2025 dan penganggaran 2026 bersama Kementerian PPN/Bappenas.
Program IPKP juga menjadi implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ia menjelaskan, tujuan utama program tersebut adalah membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama untuk kebutuhan pangan pokok yang bergizi.
“Tujuan utama Inpres tersebut adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Sebagai Badan Pangan Nasional, kami hadir untuk mengurangi beban pengeluaran pangan masyarakat,” katanya.
Penyaluran bantuan dilakukan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026 dengan sasaran masyarakat miskin ekstrem atau kelompok kesejahteraan 10 persen terbawah (desil 1).
Sri menambahkan, bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi harian keluarga penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan kecukupan gizi melalui pemenuhan vitamin dan mineral yang diperlukan, terutama bagi keluarga rentan.
Melalui program ini, pemerintah berharap ketahanan pangan rumah tangga masyarakat miskin dapat semakin membaik sekaligus menjadi salah satu instrumen dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerah-daerah prioritas, termasuk di Provinsi Lampung. (beritasatu/c1/yud)

BANDARLAMPUNG - Universitas Bandar Lampung (UBL) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bandarlampung menggelar Studium Generale bertajuk “Eksistensi Implementasi KUHP dan KUHAP Baru serta Tantangannya”.

Kegiatan yang berlangsung di Mahligai Agung Convention Hall, Pascasarjana UBL, ini menghadirkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Republik Indonesia Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai pembicara utama.

Prof. Otto Hasibuan menegaskan bahwa lahirnya KUHP dan KUHAP nasional merupakan tonggak penting reformasi hukum di Indonesia. 

Pembaruan ini bukan sekadar mengganti produk hukum warisan kolonial, melainkan membawa perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.

“KUHP dan KUHAP nasional bukan sekadar mengganti aturan hukum, tetapi mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia. Kita meninggalkan pendekatan yang semata-mata bersifat retributif menuju sistem hukum yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif,” ujar Otto.

Menurutnya, tujuan akhir dari reformasi ini adalah memulihkan hak korban, merehabilitasi pelaku, serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, keberhasilan implementasinya membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta literasi hukum yang kuat di tengah masyarakat.

Sementara Rektor UBL Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A. melalui Wakil Rektor I UBL Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, Ph.D. menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal reformasi hukum melalui pendidikan dan forum akademik.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui forum ini, UBL ingin menghadirkan ruang dialog yang memperkaya wawasan mahasiswa sekaligus melahirkan pemikiran konstruktif bagi implementasi hukum yang adil,” jelas Prof. Erry.

Ia menambahkan, pendidikan hukum di era transformasi harus mampu mencetak lulusan yang berintegritas, kritis, dan tanggap terhadap perkembangan dinamika praktik hukum di lapangan.

Di sisi lain, Ketua DPC Peradi Bandarlampung Bey Sujarwo, S.H., M.H. menekankan bahwa efektivitas KUHP dan KUHAP baru sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kesamaan pemahaman di antara aparat penegak hukum.

“Pembaruan hukum pidana bukan hanya persoalan perubahan pasal. Implementasinya membutuhkan kesiapan SDM, kesamaan pemahaman, serta koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum, advokat, akademisi, dan masyarakat luas,” tutur Bey.

Bey menilai forum ilmiah seperti ini sangat krusial untuk menyatukan perspektif guna meminimalkan potensi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum ke depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran sivitas akademika UBL, anggota Peradi, perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, advokat, dan mahasiswa hukum di Lampung. (gie/ful)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menegaskan komitmennya dalam penguatan tata kelola dan perluasan akses pendidikan tinggi. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu hingga Kamis di Gedung Parlemen (15-16/7).

“Kami akan terus memperluas akses dan keberlanjutan studi masyarakat, memperkuat kapasitas perguruan tinggi dan ekosistem riset, serta mendorong peningkatan angka partisipasi kasar perguruan tinggi sebagai bagian dari semangat Diktisaintek Berdampak,” tegas Brian.

Capaian berbagai program prioritas nasional yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia (SDM) turut dipaparkan oleh Kemendiktisaintek dalam rapat ini. Program bantuan pendidikan dan beasiswa menunjukkan kinerja yang tinggi, dengan realisasi anggaran beasiswa mencapai 99,99%. 

Selain itu, program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) juga mencatat realisasi penerima yang melampaui target, antara lain melalui optimalisasi bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari wilayah terdampak bencana dan daerah afirmasi.

Di bidang penguatan ekosistem pendidikan dan riset, Kemendiktisaintek melaporkan kemajuan program SMA Unggul Garuda. Sebanyak 12 sekolah transformasi telah mencapai target pelaksanaan 100%, sementara pembangunan empat sekolah baru terus berjalan dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2026.

Selain itu, berbagai program penelitian kompetitif, bantuan kelembagaan perguruan tinggi, serta penguatan riset dan inovasi nasional menunjukkan capaian yang positif. Beberapa program bahkan melampaui target luaran berkat dukungan kolaborasi dengan dunia industri dan kementerian/lembaga mitra.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, Kemendiktisaintek kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Seluruh 23 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) juga berhasil memperoleh opini WTP. Sementara itu, jumlah satuan kerja BLU yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Brian menegaskan bahwa berbagai rekomendasi BPK RI akan menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kementerian.

“Kami akan terus memperkuat pengendalian internal, pengamanan aset, penataan BMN, serta penguatan sistem data yang akurat dan terintegrasi guna mendukung tertib administrasi dan ketepatan pengambilan kebijakan,” tegas Menteri Brian.

Lebih lanjut, Brian menyampaikan bahwa realisasi belanja Kemendiktisaintek pada Tahun Anggaran (TA) 2025 mencapai Rp55,49 triliun atau sebesar 94,81% dari total pagu anggaran sebesar Rp58,53 triliun. Selain itu, realisasi pendapatan kementerian juga melampaui target, yakni mencapai Rp11,48 triliun atau sebesar 109,39% dari target sebesar Rp10,49 triliun. Pendapatan tersebut antara lain berasal dari layanan pendidikan Badan Layanan Umum (BLU), hasil kerja sama BLU, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Brian menjelaskan bahwa capaian tersebut turut didukung oleh kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang memperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 93,46 atau masuk dalam kategori sangat baik.

“Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan setiap program pendidikan tinggi, sains, dan teknologi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Menteri Brian. (rls/ful)

JAKARTA –  Pemerintah memastikan akan mengembalikan alokasi anggaran pendidikan menjadi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pada dasarnya pemerintah selalu merancang alokasi anggaran pendidikan di atas 20% dari APBN. Namun, persentasenya dapat menurun apabila terjadi peningkatan belanja negara di sektor lain yang bersifat mendesak.

“Sebenarnya anggaran pendidikan itu biasanya lebih dari 20%. Namun, ketika ada pembengkakan belanja di sektor lain, persentasenya menjadi turun. Itu penyebab utamanya,” ujar Purbaya kepada awak media di Jogjakarta, Kamis (16/7/2026).

Purbaya menilai, penurunan persentase anggaran pendidikan bukan berarti nilai nominalnya selalu berkurang. Perubahan tersebut lebih disebabkan oleh meningkatnya total belanja negara sehingga porsi anggaran pendidikan terhadap keseluruhan APBN menjadi lebih kecil.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memastikan alokasi anggaran pendidikan kembali memenuhi ketentuan minimal 20%  dalam penyusunan APBN pada tahun-tahun ke depan. 

“Pasti nanti pada tahun-tahun ke depan anggaran pendidikan 20% atau lebih,” tegas sang bendahara negara.

Purbaya menambahkan, penyesuaian anggaran pendidikan secara mendadak tidak selalu mudah dilakukan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan berbagai program di kementerian dan lembaga yang menerima alokasi anggaran tersebut.

Karena itu, penyusunan APBN ke depan akan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor, sekaligus memastikan amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20% untuk pendidikan tetap terpenuhi. (beritasatu.com/ful)

BANDARLAMPUNG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bandar Lampung Tahun 2026 akan diwarnai agenda keagamaan melalui pelaksanaan Istigasah Kubro.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menggandeng Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandar Lampung untuk menggelar doa bersama yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam, 18 Juli 2026, di halaman Kantor Pemkot Bandar Lampung.

Agenda tersebut diperkirakan diikuti sekitar 3.000 jemaah dari berbagai kalangan. Selain masyarakat umum, peserta juga berasal dari pengurus Nahdlatul Ulama, badan otonom NU, pondok pesantren, majelis taklim, hingga unsur pemerintah daerah.

Ketua PCNU Kota Bandar Lampung, Ichwan Adji Wibowo, mengatakan Istigasah Kubro dimasukkan ke dalam rangkaian HUT Kota Bandar Lampung sebagai upaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memiliki nilai spiritual.

Menurutnya, pemerintah kota menginginkan peringatan hari jadi Bandar Lampung menjadi momentum untuk memanjatkan doa bersama demi keberlangsungan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Ibu Wali Kota menginginkan dalam rangkaian HUT Kota Bandar Lampung ada agenda keagamaan yang menjadi ruang doa bersama. Harapannya Bandar Lampung terus berkembang menjadi kota yang memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya, Jumat, 17 Juli 2026.

Adji menjelaskan, Istigasah Kubro merupakan kegiatan istigasah dalam skala besar yang melibatkan ribuan jemaah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak memohon pertolongan kepada Allah SWT sekaligus mengungkapkan rasa syukur atas berbagai pencapaian yang telah diraih Kota Bandar Lampung.

Selain sebagai bentuk rasa syukur, doa bersama itu juga menjadi ikhtiar agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lancar. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah akan lebih ringan apabila diiringi dengan doa dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

"Melalui istigasah ini kami berharap Bandar Lampung semakin baik, masyarakatnya semakin sejahtera, dan pemerintah dapat terus menghadirkan kemaslahatan bagi umat," katanya.

Dalam pelaksanaannya nanti, panitia menghadirkan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj. Tokoh nasional tersebut dijadwalkan menyampaikan mauidhoh hasanah yang berisi pesan-pesan kebangsaan dan keagamaan kepada para jemaah yang hadir.

Sementara itu, rangkaian doa pada Istigasah Kubro akan dipimpin para kiai sepuh di Kota Bandar Lampung. Kehadiran ulama dari tingkat daerah hingga nasional diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan sekaligus meningkatkan nilai religius dalam peringatan HUT Kota Bandar Lampung.

Panitia menargetkan sekitar 3.000 peserta menghadiri kegiatan tersebut. Mereka berasal dari warga Kota Bandar Lampung, pengurus NU, badan otonom NU, kalangan pondok pesantren, majelis taklim, hingga masyarakat umum.

Melalui pelaksanaan Istigasah Kubro, Pemkot Bandar Lampung dan PCNU berharap terjalin sinergi yang semakin erat antara pemerintah, ulama, dan masyarakat.

Doa yang dipanjatkan bersama diharapkan menjadi penguat bagi pembangunan Kota Bandar Lampung agar terus tumbuh sebagai daerah yang maju, harmonis, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. (mel/yud)

SUKADANA - Menanggapi aksi protes warga di sekitar SMAN 1 Labuhan Ratu, Lampung Timur, terkait hasil SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memberikan penjelasan resmi. 

Protes itu muncul karena ada calon murid yang berdomisili dekat sekolah namun tidak diterima melalui Jalur Domisili.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di SMA Negeri se-Lampung wajib berpedoman pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Juknis SPMB Provinsi Lampung 2026/2027.

"Kami memahami keresahan masyarakat. Tapi kami juga wajib memastikan proses berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Semua sudah ada aturannya," ujar Thomas, Jumat (17/7).

Thomas menjelaskan kesalahpahaman publik banyak terjadi karena menganggap Jalur Domisili hanya melihat jarak rumah ke sekolah. Padahal dalam Juknis sudah diatur mekanismenya secara berjenjang.

"Ketika pendaftar melebihi kuota, penentuannya bukan hanya jarak. Ada 3 urutan prioritas: pertama nilai akademik dari rerata ijazah atau SKL, kedua jarak tempat tinggal terdekat, ketiga usia yang lebih tua," jelas Thomas.

Artinya, bisa saja calon murid yang rumahnya paling dekat belum diterima jika nilai akademiknya lebih rendah dari pendaftar lain di radius yang sama.

"Jadi hasil seleksi itu murni berdasarkan peringkat sesuai 3 kriteria tadi. Ini untuk menjamin keadilan bagi semua calon murid, bukan semata karena dekat atau tidaknya rumah," tegasnya.

Tidak Ada Kewenangan Ubah Hasil

Dinas maupun sekolah, kata Thomas, tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hasil seleksi atau memberi perlakuan khusus di luar regulasi.

"Jika kita langgar, itu justru mencederai prinsip keadilan bagi 400 ribu lebih calon murid lain di Lampung. Semua harus tunduk pada aturan yang sama," katanya.

Bagi masyarakat yang merasa ada kesalahan data atau dugaan ketidaksesuaian, Thomas mempersilakan menempuh jalur resmi.

"Gunakan mekanisme verifikasi, klarifikasi, dan pengaduan yang sudah diatur di Juknis. Setiap laporan akan kami tindaklanjuti secara profesional dan objektif," ucapnya.

Thomas mengapresiasi aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat Lamtim.

Menurutnya, itu menjadi bahan penting untuk evaluasi penyelenggaraan SPMB ke depan.

"Kami mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. Mari selesaikan melalui mekanisme yang ada. Komitmen kami tetap: SPMB harus adil, transparan, dan memberi kesempatan setara bagi setiap anak Lampung," tutup Thomas.

Diketahui, warga Dusun Pulosari, Desa Labuhanratu, Lamtim menutup akses jalan menuju SMAN 1 Labuhanratu. Mereka protes lantaran 3 calon siswa dari dusun itu tidak lolos SPMB.(*)

BANDARLAMPUNG – Teriakan minta tolong yang memecah kesunyian dini hari di perairan Pulau Rimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, berakhir pilu.

Seorang nelayan, Edi (35), warga Dusun Cilacap, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam saat menebar jaring sekaligus menombak ikan, Jumat (17/7).

Korban ditemukan sekitar pukul 09.00 WIB oleh Tim SAR Gabungan dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah ditemukan sekitar dua meter dari lokasi terakhir korban terlihat sebelum tenggelam, kemudian dievakuasi ke RSUD Bob Bazar Kalianda untuk penanganan lebih lanjut.

Komandan Tim Rescue Pos SAR Bakauheni, Restu Abdilah, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai kejadian tersebut dari Kasat Polairud Lampung Selatan sekitar pukul 07.45 WIB.

Begitu laporan diterima, Tim Rescue Pos SAR Bakauheni langsung bergerak menuju lokasi dengan membawa perahu karet, perlengkapan penyelaman, serta peralatan pencarian lainnya.

"Begitu menerima laporan, tim segera menuju lokasi dan berkoordinasi dengan seluruh unsur yang telah melakukan pencarian. Korban berhasil ditemukan kurang dari satu jam setelah tim tiba di lokasi. Kami turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban," ujar Restu.

Berdasarkan keterangan para saksi, peristiwa nahas itu bermula sekitar pukul 02.00 WIB. Korban berangkat melaut bersama tiga rekannya menuju perairan Pulau Rimau untuk memeriksa jaring sekaligus berburu ikan menggunakan tombak.

Sekitar pukul 03.30 WIB, ketiga rekannya memutuskan kembali ke daratan karena aktivitas mencari ikan telah selesai. Namun Edi memilih tetap berada di lokasi untuk melanjutkan menombak ikan seorang diri.

Beberapa saat kemudian, suasana tenang di tengah laut berubah mencekam ketika terdengar suara korban berteriak meminta pertolongan.

Mendengar teriakan tersebut, salah seorang rekannya, Zian, tanpa ragu berenang mendekati korban. Ia bahkan sempat berhasil meraih tubuh Edi yang saat itu berusaha bertahan di tengah arus.

Namun upaya penyelamatan itu justru berubah menjadi perjuangan dua nyawa. Zian kelelahan setelah terseret arus laut yang cukup kuat.

Dalam kondisi kritis tersebut, rekannya yang lain, Badawi, segera memberikan pertolongan kepada Zian hingga berhasil menyelamatkannya.

"Namun karena kelelahan, Zian ikut terseret arus hingga akhirnya diselamatkan oleh rekannya yang lain, Badawi. Dalam kondisi tersebut korban terlepas dan tenggelam," jelas Restu.

Setelah korban dinyatakan hilang, operasi pencarian segera dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur.

Tim Rescue Pos SAR Bakauheni bersama personel Polairud Lampung Selatan, TNI Angkatan Laut, Satpol PP, serta warga dan keluarga korban melakukan penyisiran di sekitar lokasi menggunakan perahu karet.

Selain penyisiran di permukaan laut, tim juga mengerahkan penyelam untuk melakukan pencarian di sekitar titik yang diduga menjadi lokasi tenggelamnya korban.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Sekitar pukul 09.00 WIB, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi terakhir ia terlihat.

Jenazah kemudian dievakuasi menuju RSUD Bob Bazar Kalianda sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat kembali ke satuan masing-masing.

Peristiwa ini menjadi pengingat akan tingginya risiko aktivitas melaut, terutama pada malam hingga dini hari ketika kondisi arus, gelombang, maupun jarak pandang dapat berubah secara cepat. Tim SAR mengimbau para nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan, tidak melaut seorang diri, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut guna meminimalkan risiko kecelakaan. (mel/yud)

PRINGSEWU – Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersama para pemangku kepentingan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana (sapras) kepada Klaster Tani Bawang Merah Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu, Jumat (17/7). 
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Ketua Klaster sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pemimpin Cabang (Pinca) BRI Pringsewu Aga Karisma, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., serta Wakil Bupati Pringsewu dr. Umi Laila, S.K.M., M.M., beserta jajaran pemerintah daerah dan para petani. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan masyarakat dalam mendorong kemajuan sektor pertanian.
Acara berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Bantuan sarana dan prasarana yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi usaha tani, serta kesejahteraan petani bawang merah di Klaster Pajaresuk.
Program ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian di daerah. Diharapkan, kolaborasi yang terjalin dapat terus berlanjut sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian di Kabupaten Pringsewu. (*)

SUKADANA - Video perundungan terhadap anak SD kembali menggemparkan media sosial. Seorang siswi kelas 6 di Lampung Timur menjadi korban kekerasan fisik dan verbal oleh teman-temannya sendiri.

Korban, N (11), warga Kecamatan Labuhan Maringgai yang bersekolah di SDN Kecamatan Melinting, menjadi sasaran.

Dalam video yang beredar, terlihat N dijambak, ditampar, diintimidasi, dan diteriaki kata-kata kasar oleh teman sekelasnya. Aksi itu bahkan direkam oleh pelaku lain.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (15/7) sekitar pukul 12.00 WIB, saat N sedang dalam perjalanan pulang sekolah di sebuah tempat di wilayah Labuhan Maringgai.

Akibat penganiayaan itu, N kesakitan dan mengalami trauma. Ia harus dilarikan ke Puskesmas setempat untuk mendapat perawatan.

"Kami telah melakukan pendampingan terhadap korban dan juga pelaku yang merupakan teman sekelasnya," ujar Camat Labuhan Maringgai, Setio Cipto, Jumat (17/7).

Tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, orang tua N akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Lampung Timur.

Kanit PPA Satreskrim Polres Lamtim, Ipda Angga Syarif, membenarkan adanya laporan tersebut.  

"Benar, keluarga korban sudah membuat laporan. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kasus perundungan ini," kata Angga.

Kasus ini kembali menyorot lemahnya pengawasan terhadap anak, baik di sekolah maupun di luar jam pelajaran. Aksi bullying yang direkam dan disebar juga menunjukkan betapa kejamnya pelaku seolah menganggap kekerasan sebagai tontonan.

Pihak sekolah, pemerintah kecamatan, dan kepolisian kini diharapkan tidak hanya menyelesaikan secara administratif. Tapi juga memberikan efek jera agar tidak ada lagi N lain yang jadi korban.(*)

SUKADANA - Emosi warga Dusun Pulosari, Desa Labuhan Ratu, meledak. Kesal karena 3 anak mereka gagal masuk sekolah yang berdiri di atas tanah hibah mereka sendiri, warga kompak menutup akses jalan menuju SMAN 1 Labuhan Ratu, Jumat (16/7).

Bukan hanya jalan, saluran drainase dari sekolah ke lahan warga juga ditutup. Bahkan masjid di lingkungan sekolah dilarang dipakai untuk kegiatan apapun oleh pihak sekolah.

"Ini sekolah berdiri di atas tanah hibah warga. Lha kok anak-anak kami sendiri malah tidak diprioritaskan masuk? Di mana keadilannya!" geram Teguh, warga sekitar sekolah.

Menurut warga sekitar, SMAN 1 Labuhan Ratu berdiri sejak 2005. Lahan sekolah berasal dari hibah warga Dusun Pulosari. Harapannya sederhana, anak-anak di sekitar sekolah bisa sekolah dekat rumah.

Namun harapan itu pupus di SPMB 2026. Dari 430 pendaftar, hanya 324 siswa yang diterima. Dan dari 3 anak warga setempat, tidak ada satupun yang lolos.

Data sekolah menyebut penerimaan dilakukan lewat 4 jalur: Domisili 30%, Afirmasi 25%, Prestasi 35%, Mutasi 5%.  

Rinciannya: 180 siswa jalur Domisili, 82 jalur Afirmasi, 62 jalur Prestasi, dan 0 jalur Mutasi.

Sementara saat di temui, Kepala SMAN 1 Labuhan Ratu, Mulyadi, berdalih proses SPMB sudah sesuai juknis yang berlaku.

"Terkait penutupan jalan kami tidak permasalahkan, Itu hak mereka," ucap Mulyadi singkat.

Sikap pasif itu justru menambah bara. Warga menilai, sekolah lupa daratan. Menikmati lahan hibah warga, tapi abai terhadap nasib anak-anak pemilik tanah.

"Masa iya kami hibahkan tanah, giliran anak kami daftar malah tersisih. Ini bukan soal aturan. Ini soal hati nurani," timpal Sahrun, salah satu orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolahan tetsebut.

Rencananya akan ada mediasi antara warga, sekolah, dan pemerintah daerah. Tapi bagi warga, mediasi bukan sekadar duduk bersama. Mereka menuntut kejelasan dan keberpihakan.

Hingga berita ini ditulis, akses alternatif ke SMAN 1 Labuhan Ratu masih tertutup. Aksi ini menjadi tamparan keras, ketika sekolah negeri berdiri di atas tanah rakyat, tapi rakyatnya sendiri terbuang.(ndo/nca)

JAKARTA – PT Tunas Dwipa Matra (TDM) selaku Main Dealer sepeda motor Honda di Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan memborong sejumlah penghargaan dalam ajang Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2026. Ajang ini digelar PT Astra Honda Motor (AHM) di Jakarta pada 13 hingga 16 Juli 2026.
Keberhasilan tersebut semakin menegaskan konsistensi TDM Lampung dalam menghadirkan layanan terbaik bagi konsumen. Selama empat tahun berturut-turut, perwakilan TDM berhasil mempertahankan prestasi pada kategori Dealer/AHASS Head di tingkat nasional.
KLHN 2026 yang mengusung tema "Metamorforself" merupakan ajang apresiasi sekaligus pengembangan kompetensi insan layanan Honda di seluruh Indonesia. Memasuki penyelenggaraan ke-17, kompetisi ini diikuti 9.449 peserta dari lini penjualan dan layanan purna jual Honda yang terlebih dahulu melalui seleksi berjenjang di 29 main dealer sebelum melaju ke babak final nasional.
Pada ajang tahun ini, TDM Lampung berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi, yakni:
-    Juara 1 Kategori Customer Retention Officer (CRO) diraih oleh Diyah Dwi Darmi dari Dealer TDM Pramuka. 
-    Juara 3 Kategori Dealer/AHASS Head diraih oleh Apri Arianto dari Dealer TDM Kota Gajah. 
-    Juara 3 Best Main Dealer 2026 diraih oleh PT Tunas Dwipa Matra atas konsistensi dalam pengelolaan standar layanan Honda di wilayah Lampung. 
Manager Honda Customer Care Center (HC3) TDM, Nurhayati, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian tersebut.
"Kami sangat bangga atas pencapaian luar biasa tim layanan TDM Lampung di tingkat nasional. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Honda di Lampung yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan sesuai semangat Metamorforself. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh konsumen setia Honda di Lampung," ujarnya.
Menurut Nurhayati, keberhasilan mempertahankan prestasi selama empat tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan standar pelayanan terus menjadi prioritas perusahaan.
Dalam kompetisi ini, para finalis menjalani berbagai tahapan penilaian yang meliputi penguasaan produk, kemampuan teknis, pelayanan kepada konsumen, kompetensi komunikasi, kepribadian, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung layanan.
Prestasi yang diraih TDM Lampung sekaligus menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan jaringan dealer Honda di Lampung mampu bersaing di tingkat nasional. Pencapaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. (*)

JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara I (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi menuju energi bersih melalui pengembangan bioetanol berbasis komoditas perkebunan. Upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Komitmen itu disampaikan Direktur Utama PTPN I, Abdul Rivai Ras, saat menghadiri Leaders' Briefing 2026 bertema "Membangun Ketahanan Energi dan Mobilitas Nasional" di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Abdul Rivai Ras, sebagai satu-satunya BUMN sektor pangan yang memproduksi bioetanol, PTPN I memiliki posisi strategis dalam mendukung penyediaan energi terbarukan nasional. Namun, ia menilai pengembangan industri bioetanol harus didukung ekosistem yang terintegrasi agar mampu memberikan manfaat maksimal.
"Sebagai satu-satunya BUMN pangan yang memproduksi bioetanol, PTPN I memegang peran strategis dalam menyediakan energi terbarukan. Namun, potensi besar ini baru bisa optimal jika kita membangun ekosistem industri yang benar-benar terintegrasi," ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan ekosistem tersebut mencakup peningkatan kapasitas produksi secara berkelanjutan, pengembangan rantai pasok, serta optimalisasi penyerapan bioetanol di pasar domestik.
Menurutnya, bioetanol tidak hanya berfungsi sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk membantu menekan emisi karbon, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan melalui program hilirisasi industri.
Abdul Rivai Ras menegaskan, percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, akademisi, hingga seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan bioetanol berjalan optimal.
"Pengembangan energi terbarukan membutuhkan sinergi seluruh pihak. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, bioetanol dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat kemandirian energi Indonesia," katanya.
Ia menambahkan, langkah PTPN I dalam mengembangkan bioetanol merupakan bagian dari transformasi bisnis perusahaan yang berorientasi pada inovasi, hilirisasi, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan secara berkelanjutan.
Strategi tersebut juga dinilai selaras dengan implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam upaya mempercepat swasembada energi, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat global.
Forum Leaders' Briefing 2026 turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, jajaran pimpinan BUMN, pelaku industri, akademisi, serta insan media nasional.
Melalui pengembangan bioetanol, PTPN I menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi di sektor agribisnis yang tidak hanya mendukung pertumbuhan perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau, penguatan ketahanan energi, dan terwujudnya Indonesia yang lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan energi. (*)

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Tengah Welly Adiwantra menjalani
pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda
Lampung dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tenaga honorer di Kota Metro tahun 2024-2025.
Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (15/7).

Pemeriksaan tersebut dibenarkan kuasa hukum Welly Adiwantra, Ahmad Handoko. Ditemui usai
menghadiri sidang Ardito Wijaya di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (16/7), Handoko
menyatakan kliennya memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk komitmen menghadapi proses
hukum.

"Benar, Pak Welly diperiksa sebagai tersangka pada Rabu kemarin. Ini merupakan komitmen beliau
untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan," ujar Handoko.

Menurut Handoko, dalam pemeriksaan tersebut penyidik mengajukan sekitar 40 pertanyaan yang
seluruhnya telah dijawab oleh Welly Adiwantra beserta penjelasan dan dasar hukum terkait proses
pengangkatan tenaga honorer yang dipersoalkan.

"Ada sekitar 40 pertanyaan dari penyidik. Semua dijawab oleh Pak Welly berikut alasan dan dasar
hukum pengangkatan honorer tersebut," katanya.

Ia menambahkan, tim kuasa hukum akan menyerahkan bukti-bukti yang sah beserta keterangan yang
dinilai dapat memperjelas duduk perkara terkait proses pengangkatan tenaga honorer tersebut.

Handoko juga menyampaikan, hingga saat ini Welly Adiwantra masih aktifsebagai Sekkab Lampung
Tengah dan menjalankan tugas seperti biasa.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang Sekda dapat
dinonaktifkan apabila telah berstatus tersangka dan dilakukan penahanan. Namun, dalam perkara ini
penyidik belum melakukan penahanan terhadap kliennya.

"Sampai saat ini penyidik belum melakukan penahanan, sehingga beliau masih menjalankan tugas
sebagai Sekda Lampung Tengah," jelasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka,
Handoko mengatakan pihaknya belum mempertimbangkan langkah tersebut. Saat ini, fokus utama tim
kuasa hukum adalah menghadapi proses pembuktian dalam penyidikan.

"Kami belum mengarah ke praperadilan. Fokus kami sekarang adalah pembuktian dalam perkara ini,"
tegasnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol Heri
Rusyaman membenarkan pemeriksaan terhadap Welly Adiwantra. Menurutnya, pemeriksaan tersebut
merupakan bagian dari tahapan penyidikan yang telah dijadwalkan.

"Pemeriksaan tersebut sesuai dengan jadwal yang dilakukan oleh Subdit III Tipikor," kata Heri.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang masih
terus berlangsung. Heri juga menyebut Welly Adiwantra bersikap kooperatif dengan memenuhi
panggilan penyidik.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Lampung hingga kini masih mengkaji langkah penahanan terhadap
Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah, Welly Adi Wantra, yang telah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi perekrutan tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)
Metro.

Ya, penetapan tersangka terhadap Welly dilakukan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus
(Ditreskrimsus) Polda Lampung menggelar perkara dan menemukan adanya dugaan keterlibatan yang
bersangkutan dalam kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, membenarkan bahwa proses gelar
perkara telah rampung dan menghasilkan penetapan status tersangka terhadap Welly Adi Wantra.

“Ya, setelah selesai dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka atas nama saudara Welly dalam
perkara tindak pidana korupsi,” katanya, Minggu, 21 Juni 2026.

Menurutnya, setelah penetapan tersangka, penyidik akan segera menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Welly terkait perubahan status hukumnya. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara
langsung maupun melalui pihak keluarga.

“Yang bersangkutan akan diberitahukan terlebih dahulu bahwa statusnya sudah sebagai tersangka.
Setelah itu baru dilakukan pemanggilan melalui surat pemanggilan untuk proses pemeriksaan
berikutnya,” jelasnya.

Saat ditanya kapan akan dilakukan penahanan?, Yuni mengatakan hingga saat ini penyidik belum
mengambil keputusan. Sebab, penahanan merupakan kewenangan penyidik yang harus didasarkan pada
hasil penyidikan serta memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum.

“Dalam melakukan penahanan itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada, baik dari aspek formil
maupun materiil,” katanya.

Selain itu, Polda Lampung juga belum menutup peluang adanya tersangka lain dalam perkara yang
sedang diusut tersebut. Namun demikian, setiap penetapan tersangka harus melalui proses penyidikan
dan didukung alat bukti yang cukup.

“Semua membutuhkan proses. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus
berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan,” terangnya.

Meski kasus ini telah memasuki tahap penetapan tersangka, kepolisian belum mengungkap secara rinci
nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Polda Lampung berjanji akan menyampaikan perkembangan
lebih lengkap kepada publik setelah proses pendalaman perkara selesai dilakukan.

“Kami mohon waktu. Nanti akan kami sampaikan secara resmi perkembangan lengkap perkara ini,”
tambahnya.

Diketahui, Welly Adiwantra diduga terlibat dalam praktik perekrutan tenaga honorer fiktif saat masih
bertugas di lingkungan Pemkot Metro. Dari hasil penyidikan sementara, dugaan penyimpangan tersebut

disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah.
(nca/c1/abd)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus) Febrie Adriansyah masih berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana
korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini ditangani Korps Adhyaksa.

Penegasan tersebut disampaikan setelah Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik)
baru pasca pengalihan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas
Tipidkor) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan penerbitan
sprindik tersebut sekaligus menegaskan bahwa status hukum Febrie Adriansyah sebagai tersangka tetap
berlaku sebagaimana penetapan yang sebelumnya dilakukan penyidik Kortas Tipidkor Polri.

"Sprindik tersebut menegaskan status FA masih sebagai tersangka. Hal itu didasarkan pada penetapan
tersangka yang sebelumnya dilakukan oleh penyidik Kortas Tipidkor Polri," kata Anang, Rabu (15/7)
malam.

Tiga sprindik yang diterbitkan masing-masing bernomor 43 untuk penyidikan dugaan tindak pidana
korupsi dan TPPU terkait PT Krakatau Steel, sprindik nomor 44 untuk perkara dugaan korupsi dan TPPU
dalam kasus blackout batu bara PLTU PT PLN, serta sprindik nomor 45 untuk perkara PT Asabri (Persero).

Anang menjelaskan, sejak ketiga sprindik diterbitkan, seluruh proses penyidikan dan tindakan pro
justitia terhadap perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.

"Sejak sprindik diterbitkan, seluruh tindakan pro justitia ditangani oleh Kejaksaan Agung," ujarnya.

Meski demikian, Anang memastikan proses penyidikan tetap dilakukan secara sinergis bersama Polri dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama dalam aspek supervisi. Selain itu, proses penanganan
perkara juga akan mendapat pengawasan dari Komisi III DPR RI.

"Proses penyidikan akan tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan Polri serta KPK, terutama dalam hal
supervisi. Mitra kami dari Komisi III juga akan mengawasi pelaksanaan proses penyidikan," katanya.

Untuk menangani tiga perkara tersebut, Kejagung telah membentuk tim yang terdiri dari sembilan
penyidik khusus. Seluruh penyidik merupakan jaksa yang pernah bertugas sebagai penyidik di KPK dan
dipastikan tidak memiliki konflik kepentingan dengan Febrie Adriansyah.

"Ini jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih ada sembilan orang, di antaranya Riono,
Katarina Girsang, Z Tadong Alo, hingga Hari Wibowo," ungkap Anang.

Saat ini, tim penyidik masih mempelajari dan menganalisis seluruh berita acara pemeriksaan (BAP) yang
sebelumnya disusun penyidik kepolisian, termasuk mendalami barang bukti yang telah diserahkan serta
memeriksa kelengkapan syarat formil dan materiil perkara.

Selain melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang telah diterima, Kejagung juga membuka
kemungkinan melakukan penggeledahan maupun penyitaan tambahan apabila diperlukan untuk
melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan.

"Bisa saja berkembang. Kalau penyidik merasa perlu mencari alat bukti tambahan, tentu akan dilakukan
sesuai ketentuan hukum," tutup Anang.

Barisan 8 Center (B8C) menyampaikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang
meminta Jaksa Agung memberikan laporan secara langsung terkait perkembangan penanganan dugaan
tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Sikap tersebut dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemberantasan
korupsi berlangsung secara tegas dan tanpa pengecualian.

Ketua Umum Barisan 8 Center, Andrio Caesario, menilai perkara yang melibatkan aparat penegak
hukum menjadi ujian penting bagi upaya reformasi hukum di Indonesia. Karena itu, proses
penanganannya harus mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, serta terbebas dari campur
tangan pihak mana pun.

Menurut Andrio, Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan untuk memastikan tidak ada individu yang
memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum, termasuk jika dugaan pelanggaran terjadi di
lingkungan lembaga penegak hukum.

"Kami percaya Presiden Prabowo tidak akan mentoleransi praktik korupsi, termasuk apabila terjadi di
lingkungan institusi penegak hukum. Justru inilah momentum untuk membuktikan bahwa tidak ada satu
pun pejabat yang kebal terhadap hukum," ujar Andrio.

B8C berpandangan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berhenti pada proses
penetapan tersangka maupun pergantian pejabat. Kasus tersebut dinilai harus menjadi pijakan untuk
melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, tata kelola
kelembagaan, hingga mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum.

Andrio menambahkan, menjaga stabilitas nasional tidak boleh diartikan sebagai membatasi ruang kritik
dari masyarakat. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara konstruktif dinilai dapat menjadi masukan
penting untuk memperkuat reformasi hukum sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum di
Indonesia.

"Kami mendukung Presiden menjaga stabilitas nasional. Namun stabilitas tidak boleh dimaknai sebagai
menutup ruang kritik. Justru kritik yang konstruktif menjadi energi untuk memperkuat reformasi hukum
dan memastikan cita-cita Indonesia yang bersih dari korupsi benar-benar terwujud," katanya.
(disway/c1/abd)

BANDAR LAMPUNG – Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung memberi peringatan tegas kepada
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung agar tidak mengabaikan temuan maladministrasi dalam
pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Seluruh pelanggaran yang ditemukan diminta segera ditindaklanjuti melalui audit menyeluruh dan
pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Komitmen tersebut disampaikan saat Ombudsman Lampung menyerahkan laporan hasil pemeriksaan
(LHP) beserta rekomendasi tindakan korektif kepada Pemkot Bandarlampung yang diwakili Sekretaris
Kota (Sekkot) Iwan Gunawan, Rabu (15/7).

Dalam hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.
Salah satunya, Surat Keputusan Wali Kota Bandarlampung tentang SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 masih
mencantumkan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada jalur afirmasi, padahal
ketentuan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2025.

Selain itu, Ombudsman juga mendapati seluruh 40 SMP Negeri di Kota Bandar Lampung belum
memenuhi ketentuan kuota minimal jalur domisili sebesar 40 persen karena sebagian kuota dialihkan ke
jalur prestasi dan afirmasi. Pelanggaran lain juga ditemukan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang
menggunakan kuota jalur mutasi melebihi batas maksimal lima persen sebagaimana diatur dalam
regulasi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ombudsman meminta Pemkot Bandar Lampung melalui Sekda Iwan
Gunawan segera melaksanakan seluruh tindakan korektif yang telah direkomendasikan. Salah satunya
dengan melakukan audit dan reviu secara menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB melalui Inspektorat
Kota Bandar Lampung.

Hasil audit tersebut diminta menjadi dasar dalam pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran kepada
penyelenggara pendidikan, baik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
maupun satuan pendidikan yang terbukti tidak mematuhi ketentuan.

Selain itu, Ombudsman juga meminta Pemkot segera merevisi Surat Keputusan Wali Kota tentang SPMB
agar selaras dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, termasuk menghapus persyaratan SKTM
pada jalur afirmasi untuk pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

Pemkot Bandar Lampung juga diminta menyampaikan rekapitulasi data pengaduan calon murid yang
tidak diterima beserta data penyalurannya ke sekolah negeri lain sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas tindak lanjut yang telah dilakukan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan persoalan yang
ditemukan tidak hanya menyangkut kesalahan administratif, tetapi juga mencerminkan belum
optimalnya pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

"Ke depan, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengaktifkan seluruh perangkat pengawasan yang
dimiliki, terutama Inspektorat Kota Bandar Lampung dan pengawas sekolah. Permendikdasmen Nomor
3 Tahun 2025 secara tegas memberikan mandat kepada Inspektorat untuk melakukan audit,
pengawasan, serta menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dari berbagai kanal. Fungsi ini harus
berjalan efektif agar pelaksanaan SPMB berlangsung sesuai ketentuan dan tidak lagi menimbulkan
maladministrasi," ujar Nur Rakhman Yusuf.

Menurutnya, lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya berbagai
penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB. Padahal, ketentuan mengenai persentase kuota pada setiap
jalur telah diatur secara jelas dan semestinya dapat diterapkan tanpa kendala sehingga hak peserta didik
memperoleh akses pendidikan yang adil tetap terjamin.

"SPMB bukan sekadar proses administrasi penerimaan murid, melainkan instrumen negara untuk
menjamin hak konstitusional setiap anak memperoleh pendidikan. Ketika aturan tidak dijalankan dan
pengawasan tidak berfungsi, maka yang dirugikan adalah anak-anak. Karena itu, seluruh tindakan
korektif yang telah disepakati harus dilaksanakan secara konsisten termasuk komitmen memberikan
sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya," tegasnya.

Ombudsman Lampung menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung bersama seluruh sekolah negeri. Langkah
tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa pada pelaksanaan SPMB tahun
ajaran mendatang sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.

"Ombudsman juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan
maladministrasi dalam pelayanan publik melalui berbagai kanal pengaduan yang telah disediakan agar
setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti," tandasnya. (mel/c1/abd)