Yogyakarta - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan mendapat perhatian dari kalangan akademisi.
Peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pendekatan yang masih bersifat top down berpotensi menghambat tujuan koperasi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat desa.
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Dr Hempri Suyatna, mengatakan pengembangan KDMP seharusnya berpijak pada prinsip dasar koperasi, yakni partisipasi anggota, kesukarelaan, dan semangat gotong royong.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu terpusat berisiko menyeragamkan model kelembagaan ekonomi desa. Padahal setiap desa memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda.
"Pengembangan secara top down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi," ujar Hempri, Jumat (24/7/2026).
Hempri menilai pemerintah perlu belajar dari pengalaman pengembangan koperasi unit desa (KUD) maupun badan usaha milik desa (bumdes). Menurutnya, tidak sedikit lembaga ekonomi desa yang akhirnya tidak berkembang karena model kelembagaan yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM itu menegaskan pengurus KDMP perlu diberi ruang untuk berinovasi sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing desa.
Selain itu, pemerintah juga didorong memberikan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek manajemen, tata kelola koperasi, maupun penciptaan iklim usaha yang kondusif.
"Baik dari sisi pendampingan manajemen dan tata kelola koperasi maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim pengembangan usaha yang kondusif bagi KDMP," jelasnya.
Hempri menambahkan, penguatan citra koperasi melalui digitalisasi dan inovasi menjadi langkah penting agar KDMP semakin diminati masyarakat.
Menurutnya, koperasi yang mampu bertahan dan berkembang umumnya memiliki modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan, transparansi, kejujuran pengelola, serta sinergi antara pengurus, anggota, dan mitra eksternal.
Hempri juga mengingatkan agar KDMP tidak dijadikan alat kepentingan politik. Menurutnya, politisasi koperasi hanya akan memicu konflik internal dan menghambat kemandirian lembaga tersebut.
