BANDARLAMPUNG – Komisi VIII DPR RI memastikan mengawal aspirasi Pemerintah Kota Bandarlampung terkait kebutuhan sarana penanganan banjir kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Kota Tapis Berseri, Sabtu (25/7).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VIII DPR juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat, mulai bantuan bagi penyandang disabilitas, program pemberdayaan masyarakat, hingga paket bantuan lainnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah sekaligus memastikan berbagai program sosial dari pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik.
Menurut Pasha, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah, terutama terkait penanganan banjir yang masih memerlukan dukungan pemerintah pusat berupa peralatan dan sarana pendukung.
"Ibu Wali Kota menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya mengenai penanganan banjir. Pemerintah kota membutuhkan dukungan berupa peralatan dan berbagai bantuan lainnya. Semua aspirasi tersebut sudah kami catat dan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," kata Pasha.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menilai Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap mampu menjalankan berbagai program sosial meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Program tersebut di antaranya pelayanan bagi anak terlantar, bantuan untuk rumah ibadah, hingga operasi bibir sumbing bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kota Bandar Lampung, termasuk kebutuhan sarana penanggulangan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurutnya, pemerintah pusat memiliki berbagai peralatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan banjir, seperti ekskavator, mesin penyedot air, hingga kendaraan penyelamat.
"Kami berharap kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sehingga penanganan banjir di Bandar Lampung semakin optimal. Ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyambut baik kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelaraskan program strategis di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Eva mengatakan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan koordinasi pemanfaatan fasilitas keagamaan, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, evaluasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga penguatan kapasitas penanggulangan bencana melalui koordinasi yang lebih intensif dengan BNPB dan para pemangku kepentingan.
"Kami menyambut baik kunjungan kerja ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Sinergi antara DPR RI, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat penting agar berbagai program pemerintah dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," kata Eva.
