PRINGSEWU -Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk kesebelas kalinya yang diraih Pemkab Pringsewu sebagai bukti atas komitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah
Perolehan WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergitas bersama seluruh jajaran Pemkab Pringsewu bersama DPRD dan seluruh pihak terkait lainnya.
“Serta sebagai bukti atas komitmen Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah,” terang bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas.
Capaian ini tentunya menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, maupun pelayanan publik.
Untuk diketahui, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas didampingi Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Sekda Pringsewu Andi Purwanto, kepala BPKAD Pringsewu Olvin Putra serta jajaran Pemkab Pringsewu beserta jajaran Pemkab Pringsewu, menerima LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, Teluk Betung, Jumat (29/5/2026),
Pemkab Pringsewu untuk kali pertama memperoleh opini WTP dari BPK-RI adalah pada 2016, berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2015. Dan yang membanggakan bahwa opini WTP tersebut terus diraih oleh Pemkab Pringsewu setiap tahunnya secara berturut-turut hingga 2026 ini. (sag)
