JAKARTA – PDI Perjuangan menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap dugaan keterlibatan kader partai dalam proyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setelah surat permintaan klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) belum mendapat tanggapan, partai tersebut berencana mengirim surat lanjutan sekaligus menyiapkan sanksi bagi kader yang terbukti terlibat.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan surat yang sebelumnya dikirim bertujuan meminta klarifikasi atas pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, saat masih menjabat Wakil Kepala BGN.
Saat itu, Nanik menyebut seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan maupun pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Hasto, pernyataan tersebut bertentangan dengan kebijakan internal PDI Perjuangan. Sejak awal, partai telah melarang seluruh anggota dan kadernya ikut terlibat dalam proyek MBG guna mencegah konflik kepentingan serta menghindari komersialisasi program yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Karena itu, PDI Perjuangan telah mengirim surat resmi kepada BGN untuk meminta penjelasan. Namun hingga kini, surat tersebut belum mendapat balasan.
"Kami sudah melarang anggota dan kader PDI Perjuangan untuk terlibat dalam program MBG tersebut. Karena kemudian muncul pertanyaan bagaimana sikap PDI Perjuangan, kami memberikan surat kepada BGN. Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kami akan tunggu, kalau tidak ada jawaban, kami akan kirim surat yang lain," ujar Hasto saat berkunjung ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (21/7/2026).
Hasto menegaskan PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan substansi Program MBG.
Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik karena berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat dan sejalan dengan komitmen partai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun demikian, ia menilai pelaksanaan program masih perlu dievaluasi. Hasto menyoroti mekanisme implementasi yang dinilai masih bersifat top-down, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
"Secara ide bagus, tetapi pelaksanaannya yang harus dikoreksi. Gagasan yang top-down itu yang pertama kali harus diperbaiki, termasuk dalam pelaksanaan programnya," katanya.
Selain kembali mengirim surat kepada BGN, PDI Perjuangan juga akan meminta data resmi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proyek MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya kader partai yang ikut menggarap program tersebut.
