BANDARLAMPUNG – Di tengah besarnya kebutuhan anggaran pembangunan, pendapatan asli daerah (PAD) Lampung dari sektor pajak kendaraan bermotor dinilai masih belum menunjukkan performa maksimal.
DPRD Lampung pun melontarkan kritik sekaligus tantangan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar tidak hanya mengandalkan program pemutihan pajak maupun Gebyar Samsat sebagai instrumen mendongkrak penerimaan daerah.
Legislatif ini menilai sudah saatnya Bapenda keluar dari pola kerja konvensional dan menghadirkan inovasi yang benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menegaskan masih banyak ruang yang bisa digarap pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung PAD Provinsi Lampung.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak cukup hanya mengandalkan momentum program keringanan pajak ataupun hadiah undian. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, edukasi yang masif, serta inovasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Harus kreatif, inovatif, dan melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat," tegas Munir, Minggu (12/7).
Munir menaruh perhatian serius terhadap optimalisasi PAD. Sebab, setiap rupiah pajak yang gagal dipungut akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik.
Munir mengakui penyelenggaraan Gebyar Samsat merupakan langkah positif sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Namun, menurutnya, program semacam itu tidak boleh menjadi satu-satunya strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ia berharap Bapenda terus melahirkan terobosan baru yang lebih efektif sehingga tingkat kepatuhan masyarakat meningkat secara permanen, bukan hanya ketika ada program pemutihan atau hadiah undian.
"Ini langkah yang luar biasa. Harus terus dilakukan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat demi mendukung pembangunan Lampung," ujarnya.
Meski demikian, DPRD menilai tantangan sesungguhnya adalah memperluas basis wajib pajak aktif serta meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat tidak lagi menganggap pembayaran pajak sebagai beban administrasi.
Sementara, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung Sulpakar mengajak masyarakat menjadikan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai investasi bersama untuk membangun masa depan Lampung.
