Sebelumnya Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Lampung Tarik Mandat menggelar unjuk
rasa di depan Kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Lampung, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut,
massa menyampaikan enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
Ketua DPM Unila, Karno, mengatakan tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi bersama berbagai
organisasi kemahasiswaan dan elemen masyarakat di Lampung.
Menurutnya, tuntutan pertama adalah menjadikan pendidikan sebagai program prioritas melalui
penyelenggaraan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
“Indonesia sedang berada pada masa bonus demografi. Pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat
mendesak dan jangan sampai justru dikesampingkan atau anggarannya dipangkas,” ujar Karno.
Tuntutan kedua adalah mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak
(BBM). Mahasiswa menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak gejolak geopolitik terhadap harga
energi agar tidak semakin membebani masyarakat.
Pada poin ketiga, massa aksi meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut mereka, kedua program tersebut membutuhkan
anggaran besar sehingga dinilai membebani APBN.
Selain itu, mahasiswa juga kembali mendesak revisi Undang-Undang Polri serta menghentikan praktik
militerisme di ranah sipil. Mereka menilai isu tersebut telah berulang kali disuarakan dalam berbagai
aksi demonstrasi, namun belum mendapat respons yang memadai.
Dua tuntutan lainnya yakni mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan serta mewujudkan
penegakan hak asasi manusia (HAM) yang adil dan menyeluruh.
Karno menjelaskan aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung bersama
sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, seperti HMI, PMII, GMNI, dan LMND.
“Perkiraan massa aksi sekitar 400 sampai 700 orang,” katanya.
Massa berharap dapat bertemu dengan anggota DPRD Lampung agar aspirasi mereka dapat diteruskan
kepada pemerintah pusat karena sebagian besar tuntutan berkaitan dengan kebijakan nasional.
“Kita usahakan semaksimal mungkin bisa bertemu anggota DPRD. Kalau tidak, nanti kita akan
menyampaikan pernyataan sikap dan memusyawarahkan langkah selanjutnya,” tegas Karno.
