JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana penerapan program kompor listrik masih berada pada tahap pengujian. Pemerintah saat ini fokus mengevaluasi tingkat efisiensi, kebutuhan konsumsi listrik, hingga potensi biaya yang akan ditanggung masyarakat sebelum program tersebut diputuskan untuk diterapkan secara luas.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan proses pengujian kompor listrik dilakukan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BBSP). Kegiatan tersebut melibatkan PT PLN (Persero) bersama sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Ini baru dites. Baru dites. Kita baru tes kompor listrik di BBSP. Jadi kita bekerja sama dengan tim PLN, bersama universitas seperti UGM dan ITB,” ujar Eniya, dikutip dari Antara, Senin (20/7).
Eniya menjelaskan, Kementerian ESDM juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menguji berbagai tipe kompor listrik sekaligus mengukur tingkat efisiensi masing-masing perangkat.
“Tes itu sedang kita lakukan sekarang. Perbedaan berbagai kompor listrik, terus nanti efisiensinya berapa,” katanya.
Menurutnya, hasil pengujian tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menghitung kebutuhan konsumsi listrik setiap bulan, memperkirakan besaran biaya yang harus dikeluarkan masyarakat, serta menyusun skema pelaksanaan program sebelum dibahas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
“Berdasarkan itu nanti kita hitung konsumsi per bulan, terus kira-kira berapa harganya. Terus bagaimana konsepnya itu nanti kita bahas dahulu dengan Pak Menteri,” ujar Eniya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program penggunaan kompor listrik bagi rumah tangga dengan kapasitas listrik di bawah 900 volt ampere (VA). Program tersebut menjadi bagian dari upaya konversi penggunaan kompor LPG menuju kompor listrik.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dana itu disiapkan sebagai langkah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Wacana konversi kompor LPG ke kompor listrik sejatinya bukan hal baru. Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan menghentikan rencana pengalihan penggunaan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Kebijakan tersebut diambil demi menjaga kenyamanan masyarakat pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.
Belakangan ini, pembahasan mengenai konversi kompor kembali mencuat menyusul kenaikan harga energi dunia akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno pun mendorong pemerintah mempercepat proses transisi menuju penggunaan kompor listrik. Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan terus menanggung beban subsidi impor LPG yang semakin besar seiring meningkatnya harga minyak dunia. (beritasatu/nca)
