APTISI Lampung Usulkan KIPDA, PTS Siap Tanggung 50 Persen Biaya Kuliah

APTISI Lampung Usulkan Sema KIPDa
Prima Imansyah Permana - Sabtu, 06 Jun 2026 - 13:12 WIB
Ketua APTISI Lampung Firmansyah menyampaikan usulan program KIPDa sebagai skema pembiayaan bersama antara pemerintah dan perguruan tinggi swasta guna memperluas akses pendidikan tinggi di Lampung.
Ketua APTISI Lampung Firmansyah menyampaikan usulan program KIPDa sebagai skema pembiayaan bersama antara pemerintah dan perguruan tinggi swasta guna memperluas akses pendidikan tinggi di Lampung. - FOTO IST

Follow Us:

Google News Radar Lampung Radar Lampung WhatsApp Channel
Advertisements

BANDAR LAMPUNG – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Lampung menawarkan program Kartu Indonesia Pintar Daerah (KIPDa) sebagai solusi konkret untuk mendukung target Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.

Melalui skema tersebut, perguruan tinggi swasta (PTS) di Lampung menyatakan kesiapan memberikan potongan biaya pendidikan hingga 50 persen bagi mahasiswa. Sementara 50 persen biaya lainnya diharapkan dapat ditanggung pemerintah melalui program KIPDa.

Ketua APTISI Lampung Firmansyah mengatakan konsep itu dirancang sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan yayasan penyelenggara PTS untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

“Melalui kolaborasi ini, kami optimistis APK Lampung bisa terdongkrak secara signifikan, bahkan ditargetkan mencapai 10 persen,” ujarnya.

Advertisements

Menurut Firmansyah, pola pembiayaan bersama tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

Usulan KIPDA menjadi salah satu bentuk dukungan kalangan PTS terhadap visi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menargetkan peningkatan akses masyarakat ke perguruan tinggi guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Meski mendapat respons positif, sejumlah pimpinan perguruan tinggi menilai implementasi program tersebut memerlukan kajian yang matang agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Nyoto Suseno, bersama Ketua Yayasan Mitra, Andi Surya, menilai pemerintah perlu menyiapkan regulasi, strategi pelaksanaan, serta skema pembiayaan yang jelas sebelum program dijalankan.

Advertisements

Menurut mereka, setiap perguruan tinggi memiliki struktur dan besaran biaya pendidikan yang berbeda sehingga formula KIPDA harus mampu mengakomodasi keberagaman tersebut agar tidak menimbulkan ketimpangan.

Selain mengusulkan skema pembiayaan pendidikan, APTISI Lampung juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai pusat pendidikan baru di Provinsi Lampung.

Mewakili anggota APTISI, Firmansyah menegaskan sejumlah perguruan tinggi swasta siap berpartisipasi dalam pembangunan kawasan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan tinggi.

Beberapa perguruan tinggi yang telah menyatakan kesiapan bergabung antara lain Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Mitra Indonesia, Universitas Tulang Bawang, Universitas Dharma Wacana, Universitas Indonesia Mandiri, Universitas Teknokrat Indonesia, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Institut Prasetiya Mandiri, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung, serta STKIP PGRI Bandar Lampung.

Advertisements

Share:
Editor: Agung Budiarto
Source:
Advertisements

Baca Juga

Rekomendasi

Advertisements

Berita Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Berita Terbaru

Advertisements

Berita Pilihan

Advertisements

Topik Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Foto Terbaru

Video Terbaru

Advertisements