BANDAR LAMPUNG – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV bersama Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kerja sama dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit dan percepatan program hilirisasi berbasis desa. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan jajaran manajemen PTPN IV dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (5/6/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Arya Sandhiyudha, Region Head PTPN IV Regional VII Denny Ramdhan, serta Operation Head PTPN IV Regional VII Budi Susilo. Sementara dari pihak pemerintah daerah hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi serta Kepala Dinas Perkebunan Lampung Desti Arisandi.
Dalam pertemuan itu, PTPN IV memaparkan sejumlah program yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pola kemitraan dengan petani sawit di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Arya Sandhiyudha, mengatakan perusahaan berupaya menjalankan fungsi sebagai penggerak pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha perkebunan.
Menurut Arya, saat ini terdapat dua model kemitraan yang dijalankan perusahaan, yakni skema kemitraan dan skema kedinasan atau offtaker. Secara keseluruhan, program tersebut menargetkan pengembangan lahan seluas 1.700 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 300 hektare dialokasikan untuk wilayah Lampung, sementara 37 hektare di antaranya sedang dalam tahap proses.
Adapun di Sumatera Selatan, target pengembangan mencapai 1.400 hektare dengan realisasi rekomendasi teknis seluas 539 hektare dan 239 hektare lainnya masih dalam proses. Selain itu, perusahaan juga mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui pendampingan administrasi hingga masa panen pertama petani.
Untuk menunjang keberhasilan program tersebut, PTPN IV turut mengoptimalkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Melalui program ini, petani mendapatkan pendampingan berkelanjutan mulai dari penyusunan dokumen hingga pengelolaan kebun pada masa awal produksi.
Perusahaan menargetkan produktivitas kebun mitra dapat mencapai sekitar 18 ton per hektare saat memasuki fase Tanaman Menghasilkan (TM) pertama. Arya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan yang selama ini diberikan terhadap operasional perusahaan di daerah.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut positif berbagai program yang ditawarkan PTPN IV. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan BUMN perkebunan memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan aset negara.
Gubernur menilai keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan untuk mendukung agenda pembangunan daerah, khususnya program hilirisasi desa dan pengembangan desa wisata yang saat ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Ia mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Lampung untuk mengarahkan program tanggung jawab sosialnya agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Program tersebut sejalan dengan inisiatif “DesaKu Maju” yang tengah dikembangkan Pemprov Lampung guna memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.
Selain sektor kelapa sawit, pemerintah daerah juga mendorong hilirisasi pada komoditas strategis lainnya seperti padi, jagung, dan singkong. Keempat komoditas tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Lampung. (*)
