JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga memastikan isu penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite yang ramai beredar di media sosial tidak benar.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada
rencana maupun wacana dari pemerintah maupun Pertamina untuk menghapus Pertalite.
“Sampai saat ini tidak ada atau belum ada wacana dari pemerintah atau Pertamina untuk
menghapuskan Pertalite,” ujar Roberth saat dikonfirmasi, Minggu (14/6).
Menurutnya, informasi yang menyebut Pertalite akan dihapus tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar, terutama melalui
media sosial maupun aplikasi perpesanan.
“Informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diimbau untuk memeriksa terlebih
dahulu setiap informasi yang beredar di media sosial atau WhatsApp yang tidak jelas asal-usulnya,”
katanya.
Roberth menegaskan pemerintah bersama Pertamina tetap berkomitmen menyediakan BBM bersubsidi
bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar.
Selain menjamin ketersediaan, pemerintah juga memastikan harga kedua jenis BBM subsidi tersebut
tetap dan tidak mengalami penyesuaian.
“Pemerintah dan Pertamina berkomitmen untuk tetap melayani kebutuhan BBM bersubsidi, yaitu
Pertalite dan Biosolar, bagi masyarakat dengan harga yang tetap dan tidak ada penyesuaian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Roberth mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi resmi terkait produk dan
layanan Pertamina melalui kanal resmi perusahaan, salah satunya Pertamina Contact Center 135.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang valid, menyampaikan masukan,
serta mendapatkan pembaruan terkait produk dan layanan Pertamina secara langsung.
Sementara Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Way Kanan
terus dikeluhkan masyarakat. Sulitnya memperoleh BBM bersubsidi membuat sebagian warga terpaksa
membeli Pertamax atau BBM eceran dengan harga yang jauh lebih mahal.
Kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Rebang Tangkas dan beberapa
kecamatan lain yang berada jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Warga mengaku
harus mengantre panjang di SPBU dan tidak jarang pulang dengan tangan kosong karena stok
dinyatakan habis.
