BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan target pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka
menengah nasional (RPJMN) tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD).
Menurut Mirza, keterbatasan ruang fiskal daerah mengharuskan adanya kolaborasi yang kuat antara
pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, lembaga keuangan, dan instansi vertikal guna
mempercepat pembangunan ekonomi.
Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Daerah
Provinsi Lampung yang dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta jajaran organisasi perangkat daerah.
Rapat tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia
Emas 2045.
“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyukseskan RPJMN, RPJMD, dan mewujudkan visi Indonesia
Emas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD.
Karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak,” ujar Mirza.
Ia menilai Lampung memiliki modal yang cukup kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi yang
berada di atas rata-rata nasional hingga penurunan angka kemiskinan yang terus berlanjut.
Namun demikian, Mirza menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar harus bersifat inklusif
dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang kita dorong harus inklusif. Artinya, manfaat pertumbuhan itu benar-benar
dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, maupun
penurunan kemiskinan,” katanya.
Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerja dengan prioritas
nasional, program strategis Presiden Prabowo Subianto, serta agenda pembangunan Pemerintah
Provinsi Lampung agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif, terarah, dan terukur.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengatakan
kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih adanya kesenjangan
pembiayaan pembangunan di daerah.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan terus meningkat, sedangkan kemampuan APBD dalam
membiayai berbagai program masih terbatas. Karena itu, diperlukan pembiayaan alternatif dengan
mendorong keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dan lembaga keuangan.
Bimo juga menekankan pentingnya memastikan setiap investasi memberikan dampak nyata terhadap
perekonomian daerah, khususnya sektor unggulan Lampung seperti pertanian.
