//DPRD Minta Disdik Lakukan Pemetaan
BANDARLAMPUNG – Menurunnya minat masyarakat menyekolahkan anak di sejumlah sekolah negeri menjadi perhatian Komisi IV DPRD Bandarlampung.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) pun didesak segera melakukan pemetaan untuk mengungkap penyebab kondisi tersebut sekaligus menyiapkan langkah pembenahan.
Desakan itu disampaikan menyusul hasil sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2026 yang menunjukkan SD Negeri 1 Gedungmeneng, Kecamatan Rajabasa, hanya menerima dua siswa baru dari kuota sebanyak 23 peserta didik.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, rendahnya jumlah peserta didik baru menjadi indikator adanya persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Kami prihatin melihat SD Negeri 1 Gedung Meneng hanya mendapatkan dua siswa pada tahun ajaran ini. Ini bukan sekadar persoalan penerimaan murid baru, tetapi menjadi indikator bahwa ada hal yang perlu dievaluasi secara serius, baik dari sisi kualitas layanan, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, maupun persepsi masyarakat terhadap sekolah tersebut,” katanya, Rabu, 14 Juli 2026.
Politisi Partai Gerindra itu meminta Disdikbud melakukan pemetaan berbasis data terhadap sekolah-sekolah yang terus mengalami kekurangan murid. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengetahui penyebab utama rendahnya minat masyarakat.
Asroni menyebut sejumlah faktor yang perlu dikaji, di antaranya perubahan jumlah penduduk usia sekolah, keberadaan sekolah lain yang lebih diminati, kualitas layanan pendidikan, hingga kondisi fasilitas sekolah.
“Kita harus berbicara berdasarkan data. Apakah memang jumlah anak usia sekolah semakin sedikit, apakah masyarakat lebih memilih sekolah lain, atau ada persoalan kualitas layanan yang harus segera diperbaiki. Semua harus dievaluasi secara objektif,” ujarnya.
Asroni menegaskan Komisi IV DPRD akan meminta penjelasan resmi dari Disdikbud mengenai kondisi sekolah-sekolah negeri yang setiap tahun mengalami kekurangan peserta didik.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai langkah pembenahan agar sekolah negeri kembali menjadi pilihan masyarakat. Upaya tersebut meliputi peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi guru, revitalisasi sarana dan prasarana, serta evaluasi terhadap manajemen sekolah.
“Jangan sampai sekolah negeri kehilangan kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata agar kualitas pendidikan di sekolah negeri semakin baik,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, apabila tren kekurangan murid terus terjadi dalam beberapa tahun berturut-turut, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengkaji penataan sekolah, termasuk kemungkinan regrouping atau penggabungan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, kebijakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kepentingan peserta didik dan menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan.
“Yang paling penting adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tetap terjamin. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar anggaran pendidikan yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung juga mendorong Disdikbud memprioritaskan evaluasi terhadap sekolah yang setiap tahun kekurangan murid, memetakan jumlah lulusan TK dan PAUD serta sebaran penduduk usia sekolah, meningkatkan mutu layanan pendidikan, merevitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang kurang diminati, mengevaluasi kinerja manajemen sekolah dan kepala sekolah, serta mengkaji penataan atau regrouping sekolah apabila tren minimnya peserta didik terus berlanjut. (mel/c1/yud)
