JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang
belakangan ramai diperbincangkan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum
memiliki rencana melakukan reshuffle dalam waktu dekat.
Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan evaluasi serta percepatan pelaksanaan
berbagai program kerja, terutama program-program prioritas nasional.
"Enggak ada isu reshuffle. Tidak ada, belum ada," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(20/7/2026).
Senada dengan itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengaku tidak
mengetahui adanya rencana perombakan kabinet.
"Kita mana tahu soal itu (reshuffle)," ujarnya.
Meski demikian, belakangan sejumlah menteri menjadi sorotan publik. Salah satunya Menteri
Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengungkap pernah ditinggalkan amplop oleh Bupati Kuantan Singingi
(Kuansing) Suhardiman Amby, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan
pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menyatakan laporan gratifikasi yang disampaikan Raja
Juli tidak dapat diproses melalui mekanisme pelaporan karena perkara tersebut telah memasuki tahap
penyidikan.
"Jadi, di pencegahan terkait dengan laporan gratifikasi yang dilakukan Pak Menhut ini sudah case closed,
sedangkan dalam penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya," ujar Juru Bicara KPK Budi
Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).
Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga menjadi perhatian setelah beredarnya
dokumen administrasi perjalanan dinas ke Amerika Serikat untuk menghadiri agenda Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13–19 Juli 2026.
Dokumen tersebut mencantumkan nama istri dan anak Dody dalam proses pengurusan visa, sehingga
memunculkan dugaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan keluarga.
Menanggapi hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan seluruh biaya perjalanan anggota
keluarga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, pembiayaan akan menggunakan
dana pribadi," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto di Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).
Apri menjelaskan pencantuman nama anggota keluarga dalam dokumen tersebut merupakan bagian
dari prosedur administrasi pengajuan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
Di tengah polemik tersebut, Dody Hanggodo kemudian membatalkan rencana perjalanan dinasnya ke
Amerika Serikat.
Diketahui Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mengkritik reshuffle kabinet yang
dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (27/4/2026).
Ray mengutip istilah Mandailing “i tu si” yang berarti “itu-itu saja” untuk menggambarkan perombakan
kabinet tersebut. Menurutnya, reshuffle kali ini tidak membawa perubahan signifikan.
