BANDAR LAMPUNG – Ribuan relawan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Dukung Makan Bergizi Gratis (AMAL MBG) menggelar aksi damai di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus dorongan agar pelaksanaannya semakin transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam aksi itu, massa menyatakan komitmennya untuk mengawal program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan memperkuat perekonomian warga.
Humas AMAL MBG, Yunanda, mengatakan peserta aksi terdiri dari relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pekerja dapur MBG, serta masyarakat penerima manfaat program.
“Sebagian peserta merupakan pekerja di dapur SPPG. Karena itu kami turun ke jalan untuk mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dan program bantuan sosial lainnya,” ujar Yunanda.
Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif, baik dalam pemenuhan gizi anak maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam operasional program tersebut.
“Kami berharap dapur SPPG tetap berjalan. Program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pekerja yang terlibat,” katanya.
Senada dengan itu, salah seorang peserta aksi, Neneng, menilai Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang menjadi sasaran program.
“Kami berharap Presiden Prabowo tetap melanjutkan program ini karena manfaatnya sangat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program, massa juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan MBG. Mereka meminta pemerintah menindak tegas setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi menghambat tujuan program.
Dalam pernyataan sikapnya, AMAL MBG menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional, memastikan perluasan manfaat program secara merata dan tepat sasaran, serta menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
Mereka juga meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan, serta memperkuat pengawasan publik dengan melibatkan masyarakat dan lembaga pengawas.
