BANDARLAMPUNG – Ambisi Indonesia mengeliminasi tuberkulosis (TB) pada 2030 menghadapi tantangan serius di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).
Di tengah target nasional yang terus dikejar, capaian penemuan kasus di daerah tersebut justru masih sangat rendah.
Data Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan, dari estimasi 826 kasus TB pada 2026, Tubaba baru mampu menemukan atau menotifikasi sekitar 15 persen kasus.
Angka itu menjadi yang terendah di Provinsi Lampung, sekaligus mengindikasikan masih banyak penderita yang belum terdeteksi dan berpotensi terus menularkan penyakit di tengah masyarakat.
Situasi tersebut diperparah dengan rendahnya cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yang baru mencapai 13 persen. Kondisi ini menjadi alarm bahwa rantai penularan masih berpeluang terus berlangsung apabila upaya deteksi dini tidak segera diperkuat.
Persoalan itu menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (16/7).
Rapat digelar sebagai bagian dari percepatan penanggulangan TBC sekaligus mendukung target nasional eliminasi tuberkulosis pada 2030 sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam arahannya, Jihan menegaskan rendahnya capaian penemuan kasus tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, TBC bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, hingga pembangunan daerah.
“Pemerintah Indonesia telah menargetkan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Tentunya target tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga seluruh elemen masyarakat,” tegas Jihan.
Ia menilai, rendahnya angka notifikasi justru menunjukkan masih banyak kasus yang belum ditemukan. Artinya, penderita yang belum terdiagnosis berpotensi tetap menjalani aktivitas sehari-hari tanpa pengobatan dan terus menjadi sumber penularan.
Karena itu, Jihan meminta Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengubah pola penanganan dari menunggu pasien datang menjadi aktif mencari kasus di lapangan.
Strategi yang diminta meliputi skrining kelompok berisiko di posyandu, sekolah, tempat kerja, hingga kunjungan rumah. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk mempercepat penemuan kasus yang selama ini belum terjangkau layanan kesehatan.
Selain itu, setiap puskesmas diminta menyusun micro-planning atau peta penanganan secara rinci berdasarkan kondisi wilayah masing-masing sehingga intervensi dapat dilakukan lebih terarah.
Jihan juga meminta pemerintah daerah menggelar rapat evaluasi setiap pekan agar perkembangan penemuan kasus dapat dipantau secara berkala dan berbagai kendala lapangan segera diatasi.
Menurutnya, keberhasilan eliminasi TBC tidak mungkin hanya mengandalkan puskesmas. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit swasta, klinik, hingga praktik mandiri dokter harus dilibatkan secara aktif agar seluruh kasus yang ditemukan segera masuk ke sistem pelaporan nasional.
Di sisi lain, Pemprov Lampung juga mendorong percepatan pembentukan Desa Siaga TBC, optimalisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi pasien yang tinggal di rumah tidak layak huni, hingga pemanfaatan bantuan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan seperti X-ray portabel untuk mempercepat deteksi kasus di lapangan.
“Saya berharap kita tidak hanya mengevaluasi capaian program, tetapi juga secara jujur mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk menyusun solusi yang lebih efektif. Mari jadikan eliminasi tuberkulosis sebagai agenda pembangunan bersama, bukan semata-mata agenda kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan telah menjalankan sejumlah program percepatan eliminasi TBC.
Di antaranya melalui Tubaba Q Sehat yang memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, serta skrining TBC aktif di seluruh tiyuh melalui 16 puskesmas setiap bulan.
Pemkab juga mengembangkan program RANSEL (Gerakan Bersama Jejaring Puskesmas Skrining TBC Sejak Dini) untuk memperkuat jejaring fasilitas kesehatan melalui nota kesepahaman.
Program lainnya adalah SIGAP TBC yang berfokus pada deteksi dini, rujukan pasien, inisiasi pengobatan, edukasi bagi kontak erat penderita, hingga pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis melalui kunjungan rumah.
Namun berbagai program tersebut dinilai belum mampu mendongkrak capaian penemuan kasus secara signifikan. Data notifikasi yang masih bertahan di angka 15 persen menjadi indikator bahwa sebagian besar estimasi penderita TBC di Tubaba kemungkinan masih berada di luar jangkauan layanan kesehatan.
Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Tanpa percepatan penemuan kasus dan peningkatan cakupan terapi pencegahan, target eliminasi TBC pada 2030 dikhawatirkan semakin sulit diwujudkan.
Bagi pemerintah, rendahnya angka penemuan kasus bukan berarti jumlah penderita sedikit. Sebaliknya, kondisi tersebut justru mengindikasikan masih banyak penderita yang belum ditemukan, belum diobati, dan berpotensi menjadi mata rantai penularan baru di tengah masyarakat. Di sinilah tantangan terbesar Tubaba untuk mengejar target eliminasi TBC dalam empat tahun ke depan. (pip/c1/yud)
