LAMPUNG SELATAN - Bisnis jual beli air bersih di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, memunculkan silang pendapat antara Perumda Air Minum Tirta Jasa dan ASDP Cabang Bakauheni.
Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Jasa, Julianto menyebut, PT ASDP Cabang Bakauheni tak seharusnya mengelola penjualan air bersih langsung ke kapal penyeberangan.
"Pelabuhan Bakauheni itu punya sumur bor sementara kita ada, okelah hari ini ketersediaan air baku kita belum mencukupi. Tetapi bahwa kewenangan untuk pengelolaan air itu kan seharusnya PDAM ternyata tidak, itu dijual ke kapal oleh mereka," buka Juli, beberapa waktu lalu.
"Secara aturan tidak boleh itu. Cuma lagi-lagi kita kurang kuat karena kita tidak ada regulasi dari Pemerintah Daerah," sambung Direktur.
Juli mengaku, sudah melakukan klarifikasi langsung ke General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Partogi Tamba. Ia sempat mempersoalkan harga penjualan air bersih oleh ASDP ke kapal penyeberangan dengan harga Rp25 ribu.
"Sementara (pembelian, red) ke kami cuma di harga Rp14.990. Sementara ketentuan di Perbub nomor 1 tahun 2017, penjualan ke kita harganya Rp18 ribu kok kita cuma dapat Rp14.990. Ternyata kita kalah, ada perjanjian lama rupanya ada pembagian 65-35 antara ASDP dengan PDAM dulu," jelas Juli.
Dalam pertemuan klarifikasi itu, Partogi Tamba sempat menjelaskan jika penjualan air bersih oleh ASDP sudah mengikuti ketentuan yang ada.
"Kalau jawaban Partogi, bahasa dia kita ikuti aturan regulasi yang ada. Sementara aturan kita Perbup itu sudah lama seharusnya sudah direvisi," ujar Direktur.
Bukan tanpa alasan, stand post untuk pengisian air bersih ke kapal beroperasi 24 jam dan dilakukan oleh pegawai Perumdam Tirta Jasa. Hitung-hitung harga tersebut, dirasa tidak adil.
"Maka saya bilang tidak adil ke ASDP, dengan harga segitu kita masih menggaji karyawan belum perawatan di kita. Kan ada 7 dermaga, yang dikelola kita cuma 3 dermaga sisanya dikelola ASDP," tegas Direktur.
Juli merincikan, ketersediaan debit air bersih yang ada baru sekitar 15 liter per detik dan harus dibagi sebagian ke masyarakat lalu sebagian lagi ke ASDP Bakauheni. Terbentur regulasi, Juli berpandangan Perumda hanya operator.
"Nah itu tidak mencukupi, maka kemudian mereka membuat sumur bor dan seharusnya dikelola PDAM. Harusnya kami memiliki kewenangan untuk menegur terus mengambil tindakan tapi kan tidak. Kalau kita cuma operator," kritik Direktur.
