JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebutkan elektabilitas Presiden RI Prabowo Subianto bakal terus anjlok jika tidak bisa membenahi persoalan sektor ekonomi, politik, dan hukum. “Maka, elektabilitasnya berpeluang makin anjlok,” kata dia melalui layanan pesan, Kamis (30/7).
Dia mengatakan peluang Prabowo menang Pilpres 2029 otomatis mengecil ketika elektabilitas terus merosot. “Peluang Prabowo memenangkan Pilpres 2029 relatif tertutup,” ujar Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Dia menyarankan Prabowo perlu mengevaluasi sampai mereshuffle para menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum. “Prabowo harus tegas dan berani mereshuffle menteri tiga bidang tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, tanpa keberanian mengganti para menteri di tiga bidang itu, sulit bagi Prabowo untuk memulihkan keyakinan publik untuk sektor ekonomi, politik, dan hukum.
Kata Jamiluddin, kemerosotan elektabilitas Prabowo saat ini dibarengi dengan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum, ekonomi, dan politik.
“Sebab, menteri tiga bidang ini menjadi penyebab menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Preaiden Prabowo,” ujarnya.
Dia memahami Prabowo bakal sulit memilih jalan reshuffle menteri bidang hukum, ekonomi, dan politik. “Mengganti menterinya diharapkan dapat mempercepat pemulihan bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum, sehingga elektabilitas Prabowo dapat pulih kembali,” ujar dia.
Diketahui, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan tajam berdasarkan survei yang dilakukan SMRC dalam sembilan bulan ke belakang.
Elektabilitas Prabowo tercatat sebesar 34,9 persen atau yang tertinggi dibandingkan tokoh lain dalam temuan November 2025.
Angka keterpilihan eks Menhan RI itu turun tipis dalam temuan SMRC pada Februari-Maret 2026, yakni 33,3 persen. Tren penurunan kemudian berlanjut. Elektabilitas Prabowo anjlok dalam temuan SMRC pada Juli 2026 dengan mengantongi 14,5 persen.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wajar terjadi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Iwan menilai tingkat kepuasan menjadi dinamika di tengah kebijakan pemerintah yang sedang melakukan pembenahan besar-besaran.
Terlebih lagi, kata dia, pemerintahan era Prabowo tengah melakukan bersih-bersih di berbagai instansi. “Penurunan tingkat kepuasan ini merupakan konsekuensi yang wajar dari proses pembenahan. Presiden Prabowo sedang mendorong agenda bersih-bersih di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di institusi penegak hukum,” kata Iwan kepada awak media, Kamis (30/7).
Menurut dia, kondisi pembenahan dalam jangka pendek bakal memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo.
“Dalam jangka pendek, kondisi ini justru membuat publik melihat semakin banyak kasus korupsi yang terungkap sehingga memengaruhi persepsi terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Iwan menuturkan meningkatnya pemberitaan mengenai kasus korupsi, sebenarnya tak serta-merta menunjukkan praktik rasuah makin parah pada pemerintahan Prabowo.
Sebaliknya, kata dia, meningkatnya pemberitaan soal kasus korupsi dapat dibaca sebagai indikator bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sedang bekerja lebih aktif.
“Dalam perspektif tata kelola, yang lebih penting adalah adanya keberanian negara untuk melakukan pembenahan, memperkuat sistem pengawasan, dan menegakkan akuntabilitas tanpa pandang institusi,” katanya.
Iwan juga menilai maraknya pengungkapan kasus korupsi, termasuk yang melibatkan sejumlah kepala daerah, menunjukkan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Namun, kata dia, tantangan setelah pengungkapan kasus ialah memastikan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Iwan melanjutkan turunnya angka kepuasan juga dipengaruhi pernyataan Presiden Prabowo yang memicu perdebatan di ruang publik.
Dia kemudian mengungkit narasi Londo Ireng yang sempat disampaikan Prabowo dan menjadi ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurut dia, ruang diskusi publik lebih banyak tersita pada kontroversi istilah daripada substansi pesan yang ingin disampaikan Prabowo terkait Londo Ireng.
“Dalam era komunikasi digital, framing sering kali lebih cepat membentuk persepsi dibandingkan penjelasan atas konteks sebenarnya,” kata dia. (jpnn/yud)
