Kebanyakan, kata dia, pengguna Pertamax merupakan masyarakat yang berimpitan dengan penggunaan Pertalite.
"Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa memicu kenaikan inflasi. "Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti," ungkapnya
Namun, ia mengaku belum mengetahui berapa kenaikannya. Sebab, kata dia, BBM Pertamax tak lebih banyak dikonsumsi.
"Berapa persennya, 0, sekiannya itu kita belum tahu. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri," imbuhnya.
Ia pun tak menampik setelah Pertamax mengalami kenaikan, masyarakat akan beralih ke BBM yang harganya lebih rendah seperti Pertalite.
Namun, ia belum bisa menjelaskan secara rinci terkait dampak kenaikan harga Pertamax secara itu. "Pasti, orang kan begitu harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah. Untuk kalkulasinya, itu kan belum kita lakukan. Lebih dalam, sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat dampaknya seperti apa," jelas Misbakhun.
"Pemerintah kan sempat melakukan penundaan. Melakukan penundaan, ketika Pertamax Plus dan Pertamax yang Turbo itu kan sudah dinaikkan. Tapi kan Pertamax-nya kan belum," sambungnya.
Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi.
Sebab, kata dia, Pertamax tak dipakai untuk angkutan barang. "Harusnya limited karena bukan bukan buat angkutan umum, angkutan barang ga pakai (Pertamax)," kata Purbaya di DPR RI, Rabu, 10 Juni 2026.
Saat ditanya mengenai potensi membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi akibat masyarakat beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah kenaikan harga, Purbaya enggan memberikan penjelasan lebih jauh.
Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilai lebih memahami mekanisme pengendalian distribusi BBM subsidi.
