BANDAR LAMPUNG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi
capaian inflasi tahunan Lampung yang tercatat sebesar 1,94 persen pada Mei 2026 atau terendah secara
nasional.
Anggota Komisi III DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Heni Susilo, mengatakan capaian tersebut
menunjukkan efektivitas pengendalian harga yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, Bank Indonesia, BPS, pemerintah kabupaten/kota, serta
berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Inflasi Lampung yang terendah nasional tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Ini menunjukkan adanya
kerja sama yang baik dalam menjaga stabilitas harga sehingga dapat membantu menjaga daya beli
masyarakat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” kata Heni.
Meski demikian, Heni mengingatkan bahwa rendahnya inflasi tidak boleh hanya dipandang sebagai
keberhasilan angka statistik.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat indikator ekonomi lainnya secara menyeluruh, seperti
pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, konsumsi rumah tangga, perkembangan
UMKM, hingga kesejahteraan petani.
Ia menilai inflasi yang berkualitas adalah inflasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan
konsumen dan produsen.
Di satu sisi masyarakat memperoleh harga yang terjangkau, sementara di sisi lain petani, nelayan, dan
pelaku usaha kecil tetap mendapatkan keuntungan yang layak.
“Jangan sampai inflasi rendah terjadi karena daya beli masyarakat melemah atau harga di tingkat petani
justru tertekan. Stabilitas harga harus memberi manfaat bagi seluruh pelaku ekonomi,” ujarnya.
Heni juga menyoroti keluhan masyarakat terkait menurunnya kemampuan belanja akibat kenaikan
harga kebutuhan pokok dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, meskipun inflasi tahunan relatif
rendah, akumulasi kenaikan harga tetap mengurangi nilai riil pengeluaran rumah tangga.
“Bagi masyarakat, yang dirasakan bukan angka inflasi, tetapi apakah uang belanja masih cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Karena itu, Heni mendorong pengendalian inflasi dilakukan berbasis rantai pasok dengan
memperhatikan faktor produksi, distribusi, logistik, stok, hingga tata niaga berbagai komoditas pangan
strategis seperti beras, cabai, bawang, telur, ayam, gula, dan minyak goreng.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sistem data harga pangan harian yang
dapat diakses publik sebagai dasar intervensi yang cepat dan tepat saat terjadi gejolak harga.
