Catatan Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia Vol. I (1682) itu juga menjelaskanbahwa Toelock Betang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Banten yang berada di bawah pemerintahan Tumenggung Dipati Nata Negara, dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa.
Pada masa itu, wilayah Lampung memang berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten. Hubungan tersebut bermula dari aliansi politik dan penyebaran Islam sejak pertengahan abad ke-16, kemudian berkembang menjadi hubungan perdagangan lada yang menjadikan Lampung sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian Banten.
Memasuki awal abad ke-19, setelah VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan, seluruh aset serta wilayah kekuasaannya di Nusantara diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Sejak saat itu, wilayah yang sebelumnya dikelola sebagai daerah perdagangan VOC, berubah menjadi koloni yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda.
Menurut R. Broersma dalam De Lampongsche Districten (1916), pada 1817 pemerintah Hindia Belanda telah menempatkan seorang asisten residen di Teluk Betung. Namun, karena perlawanan rakyat masih sering terjadi, pada 1818 pemerintahan sipil digantikan dengan pemerintahan militer guna memperkuat pengamanan.
Seiring menguatnya kontrol kolonial, Teluk Betung kemudian berkembang menjadi pusat administrasi. Pada 1847, kota ini ditetapkan sebagai tempat kedudukan pejabat pemerintahan kolonial, dan pada 1851 dijadikan sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Lampung.
Perkembangan tersebut berlanjut ketika pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblad atau undang-undang No. 17 Tahun 1873 yang membagi Keresidenan Lampung menjadi enam afdeeling (wilayah setingkat kabupaten). Adapun enam wilayah tersebut di antaranya adalah Afdeeling Seputih yang beribu kota di Gunung Sugih, Afdeeling Tulang Bawang yang beribu kota di Sukadana, Afdeeling Sekampung yang beribu kota di Sukadana, Afdeeling Katimbang yang beribu kota di Kalianda, Afdeeling Semaka yang beribu kota di Kota Agung, serta Afdeeling Teluk Betung yang beribu kota di Tanjung Karang.
Tanjung Karang sendiri merupakan sebuah wilayah yang terletak sekitar lima kilometer dari Teluk Betung. Berdasarkan beberapa sumber, kawasan ini telah berkembang sejak awal abad ke-19 sebagai tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah.
Dalam buku Sejarah Sosial Daerah Lampung, Kota Madya Bandar Lampung (1984),disebutkan bahwa Tanjung Karang mulanya hanyalah sebuah pasar sederhana yang menjual sayuran dan kebutuhan sehari-hari. Seiring waktu, kawasan ini berkembang dengan pesat. Pemerintah kolonial menilai Tanjung Karang sebagai kawasan yang lebih sehat dan tertata dibandingkan Teluk Betung.
Karena itu, Tanjung Karang kemudian dikembangkan sebagai wilayah permukiman. Para pejabat dan pegawai pemerintahan umumnya menetap di wilayah ini, sementara Teluk Betung lebih difungsikan sebagai pusat perkantoran dan perdagangan.
Pada 1912, melalui Staatsblad No. 746, Teluk Betung ditetapkan sebagai ibu kota Keresidenan Lampung, sementara Tanjung Karang menjadi ibu kota Onderafdeeling Teluk Betung. John F. Snelleman dalam Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie Vol. 4 (1905) mencatat, Tanjung Karang merupakan ibu kota Afdeeling Teluk Betung dengan jumlah penduduk sebanyak 954 jiwa; terdiri atas 737 penduduk pribumi, 174 penduduk Tionghoa, dan 36 penduduk Eropa.
Pada masa pendudukan Jepang, Tanjung Karang dan Teluk Betung disatukan dalam satu wilayah administrasi (shi) yang dipimpin oleh seorang wali kota (shicho) dan dibantu oleh wakil wali kota (fukushicho). Lalu setelah Indonesia merdeka, wilayah Tanjung Karang-Teluk Betung sempat menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan.
Namun, pada 1948, ketika diberlakukannya UU No. 22, kedua kota tersebut dipisahkan dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai dikenal dengan sebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung.
