Lampung Selatan - Tarif ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (Bakter) yang dinilai kemahalan bisa memicu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap operator.
Untuk diketahui, tarif tol terjauh dari Gerbang Tol Bakauheni Selatan hingga keluar Gerbang Tol Terbanggi Besar sebesar Rp 254.000 untuk kendaraan Golongan I.
Lalu, kendaraan Golongan II dan III dikenakan tarif Rp 381.000 serta kendaraan Golongan IV dan V sejumlah Rp 507.500. Tarif Tol Bakter disebut-sebut sebagai salah satu yang termahal di jalur Trans Sumatera.
Paska memicu kontroversi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM Unila) membawa persoalan tersebut ke Komisi V DPR RI agar terang benderang apa yang menjadi dasar penetapan tarif tol.
Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila, Aditya Putra Bayu meminta Komisi V DPR RI memanggil Direktur Utama PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (BTB), I Wayan Mandia.
Menariknya lagi, adanya nformasi pergantian penyedia layanan jalan tol dari PT HK Aston telah dialihkan kepada PT Marga Solusi Prima (MSP). Perbaikan pelayanan jelas menjadi variabel penting para pengguna jasa jalan tol.
“Apa sebenarnya yang terjadi terkait kebijakan tarif dan infrastruktur yang ada di Lampung,” kata Aditya, tempo lalu.
Dosen Administrasi Publik Universitas Indonesia Mandiri, Ence Sopyan menilai langkah yang diambil BEM Unila mengadu ke Komisi V DPR RI sudah tepat.
"Langkah mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada DPR merupakan mekanisme demokrasi yang sah. Di sisi lain, DPR melalui fungsi pengawasannya dapat memastikan bahwa kebijakan tarif telah mempertimbangkan aspek pelayanan dan kondisi ekonomi masyarakat," beber Sopyan, Selasa (30/6/2026).
"Jalan tol itu layanan dasar masyarakat, karena mereka bermobilitas setiap harinya," timpalnya.
Polemik tarif tol, seharusnya bisa dijadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi dari berbagai unsur yaitu membangun dialog yang lebih terbuka antara regulator, badan usaha jalan tol, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Indikasi minimnya pelibatan stakeholder ditambah sosialisasi kebijakan tarif tol kepada masyarakat yang kurang, diprediksi bisa memicu penurunan kepercayaan pengguna jasa jalan tol.
"Dengan demikian, yang dibangun bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kebijakan. Jika ini tidak terjadi, maka yang muncul bukan hanya penolakan terhadap tarif, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat," tegas Sopyan.
