"ASN adalah wajah pemerintah. Bagaimana ASN melayani masyarakat, menyelesaikan tugas dengan cepat, adil, dan tulus, itulah yang akan dinilai masyarakat sebagai wajah Pemerintah Provinsi Lampung," tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Jihan berharap seluruh ASN semakin memahami prinsip-prinsip HAM dan mampu menerapkannya dalam setiap pelayanan publik sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, humanis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, paparan yang disampaikan Jihan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menjadikan HAM sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan.
"Lampung sudah menjadi provinsi yang menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar dan roh dalam pembuatan regulasi serta pelaksanaan program yang semuanya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Mugiyanto menambahkan, ASN merupakan garda terdepan dalam penghormatan dan perlindungan HAM karena setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pelayanan publik.
"Cara masyarakat melihat pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan aparatur. Karena itu pemahaman terhadap hak asasi manusia harus menjadi pegangan setiap ASN dalam menjalankan
tugas," katanya.
Ia menegaskan, Kementerian HAM siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM guna mendukung penyelesaian berbagai persoalan HAM di daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. (pip/c1/abd)
