BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Lampung.
Salah satu yang hingga kini menjadi perhatian adalah masalah agraria yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Jihan saat mendampingi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI Mugiyanto dalam Sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan itu berlangsung di Balai Keratun, kompleks kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/6).
Menurut Jihan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi semata. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan seluruh warga memperoleh hak-haknya secara adil dan setara.
"Bagi kami, membangun Lampung bukan hanya soal fisik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, merasa aman, serta memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun hak-hak dasar lainnya," ujarnya.
Meski berbagai upaya terus dilakukan, Jihan mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan HAM di Lampung. Selain persoalan agraria, masih ada berbagai isu strategis lain yang
membutuhkan koordinasi lintas sektor serta dukungan pemerintah pusat.
"Kami ingin setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar baik di atas kertas. Karena itu kami membutuhkan kolaborasi yang kuat bersama pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut," katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dengan memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas, memperoleh layanan yang cepat, mudah, ramah, dan berkeadilan.
Selain itu, Pemprov Lampung juga memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta menjaga kerukunan sosial di tengah keberagaman masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Jihan menilai keberagaman yang dimiliki Lampung menjadi modal penting dalam penerapan nilai-nilai HAM. Menurutnya, masyarakat Lampung yang terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya selama ini mampu menjaga kehidupan yang harmonis melalui semangat Sakai Sambayan dan Nemui Nyimah.
"Keberagaman tersebut menjadi etalase yang baik dalam implementasi nilai-nilai hak asasi manusia," tuturnya.
Jihan juga mengingatkan bahwa ASN merupakan representasi pemerintah di hadapan masyarakat.
Karena itu, kualitas pelayanan aparatur menjadi salah satu indikator utama kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat.
