“Jadi pada 17 April 2026 terdapat undangan resmi kepada wali kota untuk hadir dalam koordinasi nasional bersama menteri pertanian di Jakarta,” ungkapnya.
Namun, alasan tersebut tak sepenuhnya meredakan kritik sejumlah anggota DPRD yang menilai LKPJ sebagai forum konstitusional yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah dalam mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintahan.
Di sisi lain, jalannya rapat tetap dihadiri Wakil wali kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana sebagai perwakilan wali kota, yang mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas LKPJ Wali Kota serta jawaban kepala daerah terhadap pandangan tersebut.(rur/nca)
Advertisements
