BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 hingga 29 Mei menunjukkan kinerja yang positif.
Pendapatan daerah masih lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja, sementara pendapatan asli daerah
(PAD) telah mencapai Rp1,468 triliun. Namun, belanja daerah secara keseluruhan baru terealisasi 28,13
persen dari total proyeksi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja
mengatakan realisasi pendapatan daerah hingga akhir Mei 2026 mencapai 36,56 persen dari target yang
ditetapkan.
“Pendapatan daerah telah terealisasi 36,56 persen, sedangkan belanja daerah sebesar 28,13 persen,”
ujar Mirza, Rabu (3/6).
Secara nominal, pendapatan daerah yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp2,56 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,226 triliun dari total APBD sekitar Rp7,9
triliun.
Menurut Mirza, kondisi tersebut menunjukkan posisi fiskal daerah masih cukup terjaga karena
pendapatan yang masuk lebih besar dibandingkan pengeluaran pemerintah daerah.
“Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,56 triliun, sehingga masih lebih besar dibandingkan nilai
belanja yang telah direalisasikan,” katanya.
Dari sisi PAD, realisasinya telah mencapai 36,50 persen atau setara Rp1,468 triliun dari target sekitar
Rp4 triliun pada 2026. Capaian tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya yang sah.
Untuk belanja daerah yang telah mencapai Rp2,226 triliun, Pemprov Lampung tetap memprioritaskan
penggunaan anggaran pada belanja wajib dan mengikat, program prioritas daerah, serta kebutuhan
operasional organisasi perangkat daerah (OPD).
Mirza menyebut hingga saat ini pelaksanaan dan serapan anggaran berjalan lancar tanpa kendala
berarti.
“Sampai saat ini tidak ada kendala. Kami fokus pada belanja wajib dan mengikat, belanja prioritas, serta
operasional pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD,” ujarnya.
Guna menghindari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun, Pemprov Lampung menerapkan
manajemen kas yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah setiap bulan.
