BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus pengukuhan Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 (PPSE26) di Hotel Golden Tulip, Bandarlampung, Kamis (23/7).
Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Ganjar Jationo, disampaikan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada metode pendataan yang digunakan BPS, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, tantangan terbesar pelaksanaan sensus adalah meyakinkan pelaku usaha bahwa data yang diberikan aman dan dijamin kerahasiaannya.
"Sensus Ekonomi memiliki tantangan sekaligus peluang. Tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan publik di tengah kekhawatiran para pelaku usaha. Kehadiran tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi, hingga kelompok referensi di desa sangat strategis untuk mengedukasi masyarakat bahwa data sensus dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan pembangunan," ujar Ganjar membacakan sambutan gubernur.
Ia menambahkan, di tengah berkembangnya ekonomi digital, termasuk pertumbuhan e-commerce dan UMKM berbasis teknologi, pemerintah membutuhkan data ekonomi yang lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Data yang valid, lanjutnya, akan membantu pemerintah merancang program yang tepat sasaran sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.
Gubernur juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan rutin, melainkan instrumen penting dalam menyusun arah pembangunan ekonomi Lampung yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPS Provinsi Lampung dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung yang diwakili H. Darussalam sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus.
Selain itu, berdasarkan Keputusan Kepala BPS Provinsi Lampung Nomor 175 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026, sebanyak 18 tokoh dan perwakilan lembaga resmi dikukuhkan sebagai Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Riswan Prasetyo, mengatakan tantangan terbesar petugas sensus di lapangan saat ini bukan menemukan unit usaha, melainkan membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data secara jujur dan lengkap.
"Kepercayaan sering kali tumbuh dari figur yang dipercaya masyarakat. Ketika tokoh agama, akademisi, dan pimpinan komunitas mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, kepercayaan itu akan tumbuh. Kami tidak meminta Bapak dan Ibu menjadi petugas sensus, tetapi menjadi penggerak yang mengajak masyarakat berpartisipasi," ujar Riswan.
