BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung mengapresiasi realisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintah Provinsi Lampung pada semester I tahun anggaran 2026 yang telah mencapai 51,8 persen dari target.
Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) hingga akhir tahun.
Anggota Komisi III DPRD Lampung Diah Dharma Yanti mengatakan realisasi penerimaan yang telah melampaui separo target pada semester pertama menunjukkan kinerja perangkat daerah dalam mengoptimalkan pendapatan cukup baik.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berpuas diri karena tantangan pencapaian target pada semester kedua umumnya lebih besar.
"Realisasi sebesar 51,8 persen menunjukkan kinerja yang positif. Namun, upaya peningkatan pendapatan harus terus dilakukan agar target PAD Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun," ujar Diah, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap optimalisasi pendapatan daerah melalui rapat dengar pendapat (RDP), evaluasi berkala terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan, serta pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemungutan retribusi berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pengawasan, DPRD juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat digitalisasi sistem pembayaran retribusi melalui pemanfaatan QRIS, e-retribusi, serta sistem pembayaran yang terintegrasi.
Menurut Diah, penerapan sistem pembayaran digital akan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
DPRD optimistis target PAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai apabila seluruh perangkat daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya, didukung pengawasan yang efektif dan kondisi perekonomian daerah yang tetap kondusif.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.
Sebelumnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat realisasi retribusi daerah hingga Semester I 2026 mencapai 51,80 persen dari target sebesar Rp485 miliar. Capaian tersebut dinilai masih berada pada jalur yang sesuai dengan target pertengahan tahun anggaran.
