BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat realisasi pajak daerah hingga April 2026
mencapai Rp895,6 miliar atau 30,87 persen dari target tahunan.
Sementara itu, realisasi retribusi daerah telah mencapai Rp146,2 miliar atau 30,35 persen. Capaian
tersebut dinilai telah memenuhi target pada caturwulan pertama tahun berjalan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Saipul mengatakan secara umum realisasi pajak
daerah hingga April 2026 telah berada di jalur yang sesuai target.
“Secara mayoritas target kita tercapai. Dari tujuh komponen pajak daerah, sebenarnya yang belum
mencapai target itu hanya satu, yaitu PKB (pajak kendaraan bermotor). Tapi secara keseluruhan realisasi
pajak kita sudah mencapai 30,87 persen hingga April,” ujar Saipul, Rabu (20/5).
Ia menjelaskan, capaian tersebut sudah memenuhi target untuk periode empat bulan pertama atau
caturwulan pertama tahun 2026.
Meski demikian, Saipul mengakui realisasi pendapatan pada triwulan pertama sempat mengalami
hambatan akibat tingginya jumlah hari libur nasional dan cuti bersama, termasuk selama Ramadan dan
Idul Fitri.
“Hanya saja kendala kita di caturwulan pertama, apalagi kalau diturunkan ke triwulan pertama, itu
banyak hari libur. Ada bulan puasa, libur Lebaran, dan banyak cuti bersama di awal bulan,” katanya.
Selain pajak daerah, realisasi retribusi daerah Pemprov Lampung juga menunjukkan perkembangan
positif. Hingga April 2026, capaian retribusi telah menembus 30,35 persen.
“Untuk retribusi, realisasinya sudah mencapai 30,35 persen. Jadi ini sebenarnya sudah mendekati target
jika dihitung per triwulannya,” lanjutnya.
Dari sisi nominal, realisasi pajak daerah hingga April 2026 hampir menyentuh Rp1 triliun, yakni sebesar
Rp895,6 miliar. Sedangkan realisasi retribusi daerah tercatat Rp146,2 miliar.
Bapenda Lampung optimistis target pajak daerah dan retribusi hingga akhir tahun 2026 dapat tercapai.
Optimisme tersebut didorong sejumlah kebijakan Gubernur Lampung yang dinilai mampu meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
