BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2025.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam rapat exit meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).
Dalam forum tersebut, Marindo menegaskan bahwa seluruh catatan serta rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap rekomendasi yang diberikan, saya minta seluruh OPD dapat segera menindaklanjutinya,” ujar Marindo.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa dengan sinergi yang solid antar organisasi perangkat daerah, serta pendampingan dari BPK, Provinsi Lampung mampu kembali meraih opini WTP.
Selain itu, Marindo mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Pemprov Lampung dan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Harapannya, kita dapat mempertahankan opini WTP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas,” pungkasnya. (adpim/abd)
