Advertisements
Akibat ketidaksesuaian tersebut, sekitar 150 dapur tercatat telah dikenai sanksi penangguhan sementara. Ke depan, pengawasan akan terus diperketat dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai garda terdepan, serta dukungan tim dari provinsi yang turun langsung ke lapangan.
“Jika SLHS sudah dimiliki, limbah dipastikan aman. Namun selama belum, itu yang harus diawasi secara ketat,” pungkasnya.
Pemerintah berharap langkah ini mampu mengatasi persoalan limbah dapur MBG sekaligus menjaga kualitas lingkungan di tengah masyarakat. (pip/c1/abd)
Advertisements
