BANDARLAMPUNG – Di tengah berbagai penghargaan yang diraih pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Jalan rusak, infrastruktur yang tak kunjung dibenahi, hingga layanan pendidikan yang belum memenuhi harapan masyarakat masih menjadi sumber utama keluhan warga Lampung.
Temuan itu terungkap dalam data Ombudsman Republik Indonesia yang menempatkan sektor perhubungan dan infrastruktur sebagai bidang dengan jumlah pengaduan tertinggi dari masyarakat Lampung.
Posisi kedua ditempati sektor pendidikan, disusul agraria, kepegawaian, perdesaan, kepolisian, energi dan kelistrikan, perbankan, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.
Data tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona dalam kegiatan Entry-Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Keratun, kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/7).
Temuan itu sekaligus menjadi persoalan pelayanan publik yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
Sebab, sektor perhubungan dan infrastruktur serta pendidikan merupakan dua bidang yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat.
“Ketika jalan rusak, akses transportasi terganggu. Ketika pelayanan pendidikan belum optimal, kualitas sumber daya manusia ikut terdampak,” bebernya.
Rahmadi mengatakan tingginya jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman tidak selalu berarti pelayanan publik berada dalam kondisi buruk. Namun, banyaknya aduan menunjukkan masyarakat semakin berani menyampaikan keluhan dan semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga negara.
“Yang bisa kita lakukan apa? Hanya satu, memaksimalkan pelayanan publik kita,” tegas Rahmadi.
Menurutnya, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor harus dilihat sebagai energi positif bagi pemerintah untuk terus melakukan pembenahan.
Ia menegaskan penilaian yang dilakukan Ombudsman bukan bertujuan mencari kesalahan atau menjatuhkan instansi pemerintah. Sebaliknya, penilaian tersebut menjadi instrumen evaluasi untuk mengetahui titik-titik lemah pelayanan yang perlu segera diperbaiki.
“Penilaian yang kami lakukan bukan semata-mata untuk menilai kekurangan. Tetapi merupakan upaya bersama untuk mengidentifikasi ruang perbaikan, memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, serta memastikan masyarakat benar-benar menerima layanan yang berkualitas,” katanya.
Meski demikian, data pengaduan tersebut juga mengirim pesan kepada pemerintah daerah bahwa masih ada kesenjangan antara capaian administratif yang tercatat di atas kertas dengan pengalaman nyata masyarakat di lapangan.
Banyak program pembangunan yang telah dijalankan, namun keluhan mengenai perhubungan dan infrastruktur masih menduduki peringkat teratas. Kondisi itu menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pembangunan terus meningkat dan pemerintah dituntut bekerja lebih cepat serta lebih responsif.
Di sektor pendidikan, berbagai kebijakan peningkatan mutu sekolah dan pemerataan akses pendidikan juga belum sepenuhnya menghilangkan keluhan masyarakat. Berbagai persoalan mulai dari layanan administrasi, akses pendidikan, hingga kualitas pelayanan masih menjadi perhatian publik.
Di tengah dominasi aduan pada sektor perhubungan dan infrastruktur serta pendidikan, Ombudsman memberikan catatan positif terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Lampung.
Rahmadi menyebut jumlah laporan masyarakat terkait pelayanan kependudukan di Lampung relatif rendah dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.
Hal tersebut menunjukkan layanan administrasi kependudukan di Lampung dinilai berjalan cukup baik dan berhasil menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, Ombudsman mengingatkan bahwa keberhasilan di satu sektor tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan di sektor lainnya yang masih menjadi sorotan masyarakat.
Menanggapi temuan Ombudsman tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh perangkat daerah menjadikan setiap kritik dan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai ancaman.
Menurut Mirza, laporan masyarakat merupakan cermin yang menunjukkan kondisi pelayanan publik yang sebenarnya.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak terjebak pada kebanggaan atas penghargaan yang diraih, sementara berbagai keluhan masyarakat masih terus bermunculan.
“Penghargaan bukan tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan perubahan pelayanan yang makin transparan dan memberikan kepastian,” tegas Mirza.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat di tengah capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang kembali meraih predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dan masuk tiga besar nasional dalam Penilaian Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, Mirza juga mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi Lampung-In sebagai saluran pengaduan resmi pelayanan publik.
Ia menilai digitalisasi harus menjadi instrumen penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat sekaligus memangkas birokrasi yang selama ini sering dianggap lamban dan berbelit.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat budaya melayani, mempercepat digitalisasi layanan, meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat, serta menjaga integritas aparatur. (pip/c1/yud)
