BANDARLAMPUNG – Pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak akan mengganggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Namun, proses transisi kepemimpinan berpotensi menunda sejumlah kebijakan baru yang masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Diketahui, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang resmi mengundurkan diri pada Rabu (22/7) karena alasan kesehatan dan akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri.
Nanik baru sekitar satu setengah bulan menjabat setelah dilantik pada 8 Juni 2026.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru untuk melanjutkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Menanggapi pergantian tersebut, Ketua Satgas MBG Lampung Saipul menegaskan operasional MBG di lapangan tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Menurut saya, selama pelaksanaannya sesuai SOP, target, dan rencana yang ada, program harus tetap berjalan. Siapa pun pimpinan di tingkat pusat, struktur di bawah sudah terbentuk. Sudah ada Kepala SPPG, Koordinator Wilayah, dan jajaran lainnya,” kata Saipul, Rabu (22/7).
Ia menjelaskan, sistem pendanaan program juga telah berjalan melalui mekanisme APBN dan rekening virtual sehingga pergantian pimpinan tidak memengaruhi penyaluran program yang sudah berlangsung. “Selama dana APBN tersedia dan sistem virtual account sudah berjalan, menurut saya pergantian pimpinan ini lebih merupakan proses administrasi,” ujarnya.
Meski demikian, Saipul mengakui transisi kepemimpinan berpotensi memperlambat sejumlah kebijakan yang masih menunggu persetujuan dari BGN.
Salah satunya adalah rencana refocusing penerima manfaat MBG yang hingga kini belum memiliki petunjuk teknis.
“Hambatan yang mungkin terjadi lebih pada administrasi. Misalnya jika ada kontrak atau persetujuan yang membutuhkan tanda tangan pimpinan. Saat ini juga ada rencana refocusing penerima manfaat, tetapi juknisnya belum keluar dan masih dibahas. Dengan adanya pergantian pimpinan, kemungkinan prosesnya bisa tertunda lagi,” jelasnya.
Selain itu, terdapat ratusan dapur MBG yang telah dibangun di Lampung namun belum dapat beroperasi.
Saipul menyebut terdapat sekitar 360 unit dapur yang masih menunggu keputusan BGN. Dari jumlah tersebut, sekitar 280 dapur telah menunjukkan progres pembangunan, sedangkan sekitar 26 unit belum mengalami perkembangan.
“Data itu sudah sekitar dua sampai tiga bulan. Ada yang progresnya sudah 100 persen, ada yang 80 sampai 90 persen, bahkan sudah siap beroperasi. Tetapi karena belum ada kebijakan baru dari BGN, semuanya masih menunggu,” katanya.
Menurutnya, banyak pengelola dapur yang telah menyampaikan pertanyaan mengenai kelanjutan operasional kepada Satgas MBG Lampung. “Mereka banyak bertanya kepada kami kapan bisa mulai berjalan. Tetapi kami sampaikan bahwa itu sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Kami di daerah hanya menunggu keputusan dari pusat,” pungkasnya. (pip/c1/yud)
