BANDAR LAMPUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung terus mendorong peningkatan kualitas perumusan kebijakan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Kebijakan atau Policy Talks bertajuk “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Menuju Kebijakan Hukum yang Adaptif dan Berbasis Bukti”, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang digelar secara hybrid, yakni tatap muka di Aula Kanwil Kemenkum Lampung dan daring melalui platform Zoom serta YouTube, diikuti para analis kebijakan dari berbagai instansi pemerintah di Provinsi Lampung. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Kemenkum Lampung Taufiqurrakhman, jajaran pimpinan divisi, akademisi, serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Forum ini menjadi ruang diskusi sekaligus pembelajaran bagi para analis kebijakan dalam memperkuat kompetensi profesional, memperluas jejaring kerja, dan meningkatkan kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data serta kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam sambutannya, Taufiqurrakhman menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas proses analisis yang mendasarinya. Oleh karena itu, peran analis kebijakan menjadi semakin strategis di tengah dinamika pembangunan dan perubahan sosial yang berlangsung cepat.
"Kebijakan yang baik lahir dari analisis yang komprehensif, didukung data yang valid, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat. Karena itu, peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda," ujarnya.
Pada sesi pemaparan materi, akademisi Universitas Lampung, Dr. Devi Yulianti, S.A.N., M.A., mengulas konsep dasar analisis kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga proses penyusunannya harus melalui tahapan yang sistematis dan terukur.
Menurutnya, seorang analis kebijakan perlu memahami keseluruhan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan alternatif solusi, penetapan kebijakan, implementasi, hingga proses evaluasi.
“Setiap tahapan membutuhkan analisis yang mendalam agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan publik secara efektif,” jelasnya.
Sementara itu, narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Dewi Oktaviani, S.IP., M.H., membahas teknik penyusunan policy brief sebagai salah satu produk utama profesi analis kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa policy brief berfungsi menyajikan rekomendasi kebijakan secara ringkas, padat, dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Karena itu, dokumen tersebut harus disusun berdasarkan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Rekomendasi yang berkualitas harus didukung data statistik, hasil penelitian, evaluasi program, praktik terbaik, hingga masukan dari para ahli. Inilah yang menjadi fondasi pendekatan evidence-based policy,” ujarnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta terkait tantangan penyusunan naskah kebijakan, pemanfaatan data dalam proses analisis, hingga pengembangan profesi analis kebijakan di daerah.
Para narasumber sepakat bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan kolaborasi antarinstansi. Selain itu, budaya penggunaan data dan hasil riset dalam proses pengambilan keputusan perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
Melalui penyelenggaraan Policy Talks ini, Kanwil Kemenkum Lampung berharap dapat memperkuat peran analis kebijakan sebagai motor penggerak lahirnya kebijakan hukum yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti.
Forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui kebijakan publik yang berkualitas, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
