BANDARLAMPUNG —Protes terhadap mahalnya tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggibesar (Bakter) akhirnya menembus Senayan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM Unila) secara resmi mengadukan persoalan tersebut ke Komisi V DPR RI dan meminta pengelola tol dipanggil untuk menjelaskan dasar penetapan tarif yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.
Di saat pengguna jalan mengeluhkan biaya perjalanan yang terus membengkak, pengelola tol justru dinilai sulit memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai berbagai persoalan yang berkembang, termasuk isu peralihan vendor penyedia jasa layanan di ruas sepanjang 140 kilometer tersebut.
Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila Aditya Putra Bayu mengatakan kedatangan mereka ke DPR RI merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang telah dikirim sekitar dua bulan lalu kepada Ketua Komisi V DPR RI.
“Kami melakukan follow up surat yang sudah kami masukkan dua bulan lalu kepada Ketua Komisi V DPR RI terkait kenaikan tarif jalan tol yang kami nilai sangat signifikan,” ujar Aditya.
BEM Unila menilai persoalan tarif tol bukan lagi sekadar urusan pengguna kendaraan pribadi, tetapi telah berdampak luas terhadap biaya distribusi barang, harga kebutuhan pokok, dan aktivitas ekonomi masyarakat Lampung.
Saat ini, tarif perjalanan terjauh dari Gerbang Tol Bakauheni Selatan menuju Gerbang Tol Terbanggi Besar mencapai Rp 254.000 untuk kendaraan Golongan I. Sementara kendaraan Golongan II dan III dikenakan tarif Rp 381.000 dan Golongan IV dan V sebesar Rp 507.500
Besaran tarif tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di jalur Trans Sumatera untuk perjalanan antarkota di Lampung.
BEM Unila meminta Komisi V DPR RI menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil Direktur Utama PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (BTB), I Wayan Mandia, guna menjelaskan secara terbuka alasan di balik penyesuaian tarif tersebut.
“Apa sebenarnya yang terjadi terkait kebijakan tarif dan infrastruktur yang ada di Lampung,” kata Aditya.
Para Mahasiswa berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi semata, tetapi ditindaklanjuti menjadi evaluasi kebijakan demi kepentingan masyarakat luas.
“Harapan kami aspirasi ini bisa lebih diperhatikan untuk kepentingan masyarakat Lampung bahkan Sumatera,” tegasnya.
