"Untuk 18 paket dari dana pinjaman rata-rata progresnya sudah di atas 50 persen. Contohnya di Kota Baru, hampir semuanya sudah dikerjakan. Pengecoran betonnya juga sudah selesai, tinggal beberapa segmen lagi," jelasnya.
Sementara itu, progres paling rendah saat ini berada di ruas Jalan Laksamana Martadinata.
Namun keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh pekerjaan konstruksi, melainkan masih berlangsungnya proses pembebasan lahan.
"Pengerjaannya beriringan dengan proses pembebasan lahan. Jadi teman-teman pelaksana hanya bisa mengerjakan pada bagian lahan yang sudah bebas. Makanya terlihat seperti melompat-lompat," ungkapnya.
Meski demikian, Taufiqullah memastikan hingga saat ini proses pembebasan lahan berjalan kondusif.
Ia mengatakan belum menerima informasi adanya penolakan dari masyarakat terhadap rencana pembebasan lahan tersebut.
"Sejauh ini yang kita dengar semuanya baik-baik saja dan setuju. Tinggal nanti kita lihat saat proses pembayaran ganti rugi. Mudah-mudahan tidak ada kendala," katanya.
Di sisi lain, Dinas BMBK juga menghadapi tantangan berupa melonjaknya harga solar industri yang digunakan untuk operasional alat berat.
Menurut Taufiqullah, kenaikan harga bahan bakar dipicu fluktuasi harga minyak dunia sehingga berdampak pada biaya operasional para kontraktor.
"Karena sekarang pekerjaan rata-rata menggunakan alat berat, kebutuhan BBM cukup besar. Harga solar industri naik sehingga kontraktor memang cukup terbebani. Tetapi pekerjaan tetap berjalan karena seluruh proyek sudah terikat kontrak," ujarnya.
Meski terjadi kenaikan biaya operasional, hingga kini pemerintah daerah masih menggunakan nilai kontrak yang berlaku dan belum melakukan penyesuaian harga proyek.
Pemprov Lampung, kata dia, telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat dan masih menunggu kemungkinan kebijakan eskalasi harga dari Kementerian Keuangan.
