BANDAR LAMPUNG — Daya beli masyarakat di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif pada triwulan I 2026.
Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi pembelian kendaraan bermotor baru sepanjang Januari hingga Maret 2026.
Berdasarkan data perbandingan, jumlah kendaraan baru meningkat dari 32.858 unit pada triwulan I 2025 menjadi 39.817 unit di periode yang sama tahun 2026. Artinya, terjadi kenaikan 6.959 unit atau tumbuh sekitar 21 persen secara tahunan.
Kenaikan tersebut tidak hanya terlihat dari jumlah unit, tetapi juga dari nilai transaksi. Sepanjang triwulan I 2026, total nilai pembelian kendaraan bermotor baru di Lampung diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun.
Nilai tersebut berasal dari akumulasi transaksi kendaraan roda dua dan roda empat, yang dihitung dari komponen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Secara rinci, transaksi kendaraan roda dua diperkirakan mencapai Rp1,03 triliun, sementara kendaraan roda empat menyumbang sekitar Rp1,49 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp2,5 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan capaian ini menjadi indikator menguatnya konsumsi masyarakat pada awal tahun 2026.
“Peningkatan ini menunjukkan daya beli masyarakat Lampung terus membaik. Pembelian kendaraan bermotor sebagai barang tahan lama mencerminkan meningkatnya kemampuan finansial, kemudahan akses pembiayaan, serta kepercayaan terhadap kondisi ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, transaksi kendaraan bermotor juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
“Perputaran uang hingga Rp2,5 triliun turut menggerakkan berbagai sektor, mulai dari pembiayaan, asuransi, dealer, bengkel, hingga perdagangan suku cadang. Selain itu, hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari PKB dan BBNKB,” tambahnya.
Peningkatan pembelian kendaraan baru ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan mobilitas masyarakat yang meningkat, tetapi juga menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi di Lampung.
Ke depan, momentum ini diharapkan dapat terus terjaga melalui peningkatan layanan publik, kemudahan administrasi, penguatan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang adaptif guna menjaga optimisme dan daya beli masyarakat. (kmf/abd)
