Thomas menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mendorong anak-anak memiliki cita-cita lebih tinggi, minimal menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Selain persoalan motivasi, faktor ekonomi juga masih menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah setelah jenjang SMP.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Lampung telah menghapus biaya komite sekolah di SMA dan SMK negeri. "Harapannya, beban biaya masyarakat yang tidak mampu dapat berkurang sehingga anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selama ini banyak anak putus sekolah di tingkat SMP karena masalah biaya," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus meningkatkan daya tampung sekolah melalui penambahan rombongan belajar (rombel), pembangunan ruang kelas baru (RKB), serta pembangunan sekolah baru yang diiringi peningkatan kompetensi guru.
Tak hanya itu, Disdikbud Lampung juga membuka program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang berlangsung hingga 31 Juli 2026.
Selanjutnya, pada akhir Juli akan dibuka program SMA Terbuka untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang pernah putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan.
"Melalui program-program ini kami berharap Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah meningkat, sehingga pada akhirnya ikut mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung," ujarnya.
Untuk jangka panjang, Pemprov Lampung juga telah menyiapkan program Satu Desa Satu Sarjana serta Kelas Cangkok yang akan mulai dijalankan tahun depan sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain persoalan akses dan motivasi, Thomas juga menyoroti akurasi data pendidikan masyarakat yang dinilai masih menjadi kendala.
Berdasarkan database pemerintah, terdapat sekitar 1,9 juta warga Lampung yang pada Kartu Keluarga (KK) masih tercatat berpendidikan SD. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta orang diduga belum pernah memperbarui data administrasi kependudukannya meski kemungkinan telah menamatkan pendidikan lebih tinggi.
Hal serupa juga terjadi pada sekitar 1,3 juta warga yang status pendidikan di KK masih tercatat SMP dan belum diperbarui. "Padahal bisa jadi mereka sudah lulus SMA bahkan kuliah, tetapi di KK masih tertulis tamat SD atau SMP. Karena itu kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar Disdukcapil segera melakukan pembaruan data pendidikan warga," katanya.
Data Semester II Tahun 2025 menunjukkan, dari 5.201.698 penduduk Lampung usia 25 tahun ke atas, sebanyak 1.917.167 orang masih berpendidikan terakhir SD, menjadi kelompok terbesar. Disusul lulusan SLTA sebanyak 1.545.535 orang dan lulusan SLTP sebanyak 1.303.692 orang.
