BANDARLAMPUNG – Pemerintah pusat mulai menyiapkan Provinsi Lampung sebagai salah satu pusat hilirisasi komoditas pangan nasional.
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik bagi perekonomian daerah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi sebagian besar hasil pertaniannya masih dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang dinikmati daerah lain.
Komitmen itu terungkap dalam kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas ke kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7).
Pertemuan itu membahas sinkronisasi arah pembangunan Provinsi Lampung dengan prioritas pembangunan nasional sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai pusat industri pengolahan pangan berbasis komoditas lokal.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pembahasan utama bersama Menteri Bappenas adalah memastikan seluruh perencanaan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah hari ini kita menerima kunjungan kerja dari Menteri Bappenas. Kita melakukan sinkronisasi mengenai bagaimana perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung ke depan bisa sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan nasional,” ujar Mirza.
Menurutnya, salah satu arahan strategis yang disampaikan pemerintah pusat adalah menjadikan Lampung sebagai pusat hilirisasi berbagai komoditas pangan unggulan nasional.
“Ke depan fokus pemerintah pusat akan mendorong agar Lampung menjadi pusat hilirisasi komoditas pangan,” katanya.
Bagi Lampung, arah kebijakan tersebut dinilai sangat strategis. Selama ini provinsi ini dikenal sebagai salah satu produsen utama singkong, padi, jagung, kopi, dan berbagai komoditas perkebunan lainnya.
Namun sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambah industri, lapangan kerja, hingga keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati daerah lain.
Mirza menegaskan pola tersebut harus mulai diubah. Menurutnya, hilirisasi akan difokuskan pada komoditas unggulan Lampung agar proses pengolahan dilakukan di daerah, bukan lagi dikirim keluar sebagai bahan mentah.
“Selama ini masih banyak bahan mentah yang keluar dari Lampung. Ke depan akan kita lakukan hilirisasi sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati di daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahan baku akan tetap berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Lampung, namun proses pengolahan akan dipusatkan melalui kawasan industri yang lebih efisien sehingga mampu meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengungkapkan salah satu usulan utama yang disampaikan kepada Menteri Bappenas adalah menjadikan Lampung sebagai model nasional hilirisasi singkong.
Menurutnya, selama ini Lampung merupakan salah satu daerah penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia. Namun besarnya produksi belum sepenuhnya diikuti pengembangan industri hilir yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih tinggi bagi petani.
“Kita mengusulkan bagaimana hilirisasi singkong atau ubi kayu, sehingga Provinsi Lampung dapat ditetapkan sebagai model pengolahan hilirisasi ubi kayu di Indonesia. Begitu juga hilirisasi produk-produk pangan lainnya,” ujar Marindo.
Jika usulan tersebut terealisasi, Lampung tidak hanya menjadi sentra produksi singkong, tetapi juga pusat pengembangan industri turunannya, mulai dari tepung tapioka, pangan olahan, bioetanol, hingga berbagai produk berbasis pati yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi.
Selain sektor pangan, Bappenas juga memberikan perhatian terhadap pembangunan desa di Lampung. Salah satu program yang mendapat apresiasi adalah konsep Desa-ku Maju, yang selama ini dikembangkan Pemerintah Provinsi Lampung.
Program tersebut mengintegrasikan pembangunan desa melalui penguatan ketahanan pangan, swasembada energi, serta swasembada air dalam satu model pembangunan berbasis potensi lokal.
Menurut Marindo, konsep tersebut dinilai memiliki kesesuaian dengan arah pembangunan nasional sehingga berpeluang dijadikan model yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.
“Model Desa-ku Maju ini menjadi model yang akan diangkat menjadi model tingkat nasional. Harapannya konsep yang telah diimplementasikan di Provinsi Lampung bisa diterapkan secara efektif secara nasional,” katanya.
Ia menambahkan pengembangan singkong akan menjadi salah satu pilar utama dalam konsep tersebut karena memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, serta pengembangan industri berbasis pedesaan.
Dalam kesempatan itu, para bupati dan wali kota se-Lampung juga memanfaatkan forum bersama Menteri Bappenas untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan strategis di daerah masing-masing agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
Dorongan pemerintah pusat menjadikan Lampung sebagai pusat hilirisasi pangan dipandang sebagai peluang besar untuk mengubah struktur ekonomi daerah. (pip/c1/yud)
