JAKARTA – Diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan delegasi resmi untuk menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Iran.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun media sosial X miliknya, Dino mengaku heran atas sikap pemerintah. Menurutnya, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi prinsip diplomasi Indonesia.
“Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang terbunuh dalam serangan militer ilegal,” tulis Dino.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah Iran telah berupaya menyampaikan undangan kepada Indonesia melalui berbagai jalur diplomatik. Namun, Indonesia pada akhirnya hanya diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran.
Menurut Dino, kehadiran Dubes RI dinilai Teheran belum mencerminkan respons yang sepadan terhadap undangan resmi yang telah disampaikan.
Dino juga membandingkan sikap Indonesia dengan sejumlah negara lain yang mengirimkan delegasi tingkat tinggi, seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh, dan beberapa negara lainnya.
Ia menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia yang tidak mengirimkan delegasi resmi dalam prosesi tersebut.
“Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia satu-satunya yang absen mengirim delegasi. Bahkan Malaysia nampak lebih bebas aktif dari Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dino mempertanyakan apakah keputusan tersebut menunjukkan mulai memudarnya implementasi politik luar negeri bebas aktif atau justru dipengaruhi pertimbangan lain.
“Apakah ini berarti politik luar negeri ‘bebas aktif’ kita mulai luntur karena Indonesia takut atau sungkan terhadap Amerika? Has ‘FEAR’ become a factor in Indonesian foreign policy?” tulisnya.
Selain itu, ia menilai persoalan tersebut juga dapat mencerminkan lemahnya tata kelola pengambilan keputusan dalam sistem diplomasi Indonesia.
“Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan manajemen sistem politik luar negeri yang penuh masalah, sebagaimana biasanya surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yang berani mengambil keputusan,” katanya.
