Sementara itu, pos Transfer ke Daerah (TKD) tercatat menyusut sebesar -8,45 persen (yoy) menjadi Rp8.338,43 miliar, yang dipengaruhi oleh penurunan penyaluran komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Desa.
Hingga akhir Mei 2026, neraca APBN Regional Lampung mencatat defisit anggaran sebesar Rp7.204,46 miliar (menyempit –5,56 persen yoy). Defisit yang terukur ini dipastikan tetap aman dalam koridor perencanaan demi pelayanan publik yang prima.
Tak sekadar mengandalkan sektor pajak dan stabilitas fiskal jangka pendek, Lampung kini tengah membidik transformasi ekonomi jangka panjang melalui perdagangan karbon (carbon trading).
Dengan keunggulan geografis dan potensi kawasan hutan serta agraria yang luas, Lampung memiliki peluang emas untuk mengoptimalkan penyerapan emisi karbon hingga mencapai 39 juta ton per tahun.
Potensi besar ini diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru daerah sekaligus memposisikan Lampung sebagai pemain utama dalam ekosistem ekonomi hijau nasional.(rls/gie/nca)
