BPBJ juga menyoroti progres penilaian kinerja penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru mencapai 53,11 persen untuk kegiatan Tahun Anggaran 2025.
Padahal, penilaian tersebut merupakan bagian dari pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyelesaikan penilaian hingga 100 persen, sedangkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mencapai 98,15 persen.
Memasuki Semester II, Pemprov Lampung meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan paket pengadaan agar tidak menumpuk di penghujung tahun.
"Kami terus mengingatkan seluruh OPD agar segera merealisasikan pengadaan dan tidak menunggu akhir tahun. Jika pekerjaan menumpuk di akhir tahun, serapan anggaran akan terhambat dan berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan," tegas Hendri. (pip/c1/yud)
