Ia menegaskan pemerintah tetap membuka ruang evaluasi dan menerima berbagai masukan untuk
memperbaiki pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Keliru jika ada tuntutan agar Presiden Prabowo menghentikan program tersebut. Justru MBG
merupakan salah satu janji kampanye yang harus diwujudkan,” katanya.
Lebih lanjut, Qodari menyebut berbagai program yang dijalankan Presiden Prabowo dirancang sebagai
solusi atas sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain MBG, pemerintah juga berupaya
meningkatkan penerimaan negara melalui penataan tata kelola ekspor sumber daya alam strategis serta
memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan melalui Program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi nasional yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Qodari meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk
menjalankan program-program yang telah direncanakan selama masa pemerintahannya.
“Ketika menjabat, Presiden Prabowo berupaya menjalankan solusi-solusi yang telah disiapkan. Berikan
kesempatan kepada beliau untuk melaksanakannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Lampung Tarik Mandat menggelar unjuk
rasa di depan Kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Lampung, Senin (15/6). Dalam aksi tersebut, massa
menyampaikan enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
Ketua DPM Unila, Karno, mengatakan tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi bersama berbagai
organisasi kemahasiswaan dan elemen masyarakat di Lampung.
Menurutnya, tuntutan pertama adalah menjadikan pendidikan sebagai program prioritas melalui
penyelenggaraan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
“Indonesia sedang berada pada masa bonus demografi. Pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat
mendesak dan jangan sampai justru dikesampingkan atau anggarannya dipangkas,” ujar Karno.
Tuntutan kedua adalah mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak
(BBM). Mahasiswa menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak gejolak geopolitik terhadap harga
energi agar tidak semakin membebani masyarakat.
Pada poin ketiga, massa aksi meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut mereka, kedua program tersebut membutuhkan
anggaran besar sehingga dinilai membebani APBN.
