Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang tambahan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada 2027 hingga Rp 90 triliun. Tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah.
Purbaya mengatakan pemerintah saat ini telah menyiapkan ruang tambahan sekitar Rp 40 triliun untuk daerah. Namun, angka tersebut masih berpotensi meningkat hingga Rp 90 triliun, bergantung pada hasil pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
“Untuk daerah tahun depan TKD, jadi kira-kira untuk sekarang itu sementara ada peningkatan sekitar Rp 40 triliun untuk daerah, tetapi kisarannya bisa naik sampai Rp 90 triliun, tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa. Jadi ruang itu terbuka,” kata Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Kenaikan tersebut menjadi perhatian daerah karena alokasi TKD dalam APBN 2026 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan TKD sebesar Rp 693 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu TKD 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Adapun dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pagu indikatif TKD tahun depan direncanakan berada di kisaran Rp 710 triliun hingga Rp 810 triliun. Angka tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan RAPBN 2027.
Meski membuka ruang kenaikan, Purbaya menegaskan pemerintah tetap harus memperhatikan kemampuan fiskal negara. Menurutnya, peningkatan anggaran untuk daerah harus tetap sejalan dengan upaya menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Pasti naik, cuma kan maunya naiknya besar, tetapi kita tetap harus lihat keadaan anggaran kita seperti apa. Karena kita satu acuannya adalah jangan sampai kita lewat 3%,” ujar Purbaya.
Purbaya menyampaikan ruang penambahan TKD juga tetap bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menyebut Presiden cukup fleksibel dalam melihat kebutuhan penyesuaian anggaran, termasuk untuk pemerintah daerah.
“Jadi ruang kita ada sebetulnya. Tetapi itu semua tergantung Bapak Presiden. Bapak Presiden cukup fleksibel,” kata Purbaya.
Dari sisi lain, ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata lembaga internasional. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tidak hati-hati dapat berdampak pada kepercayaan investor dan biaya pembiayaan pemerintah.
“Jangan sampai kita lewat 3%, karena kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak prudent, mereka akan menghukum kita. Jadi saya hati-hati sekali di situ,” ungkap Purbaya.
Kebutuhan kenaikan TKD juga disampaikan Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi. Ia mengatakan banyak pemerintah daerah berharap alokasi TKD pada 2027 dapat kembali meningkat agar program pembangunan di daerah tidak tertahan.
