“Mereka berharap 2027 bisa naik kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka menyampaikan pembangunan infrastruktur di daerah stagnan, hingga akhirnya ada beberapa kepala daerah yang menaikkan beberapa pajak dan retribusi daerah,” kata Ahmad.
Untuk menjaga pembangunan daerah tetap berjalan, pemerintah tidak hanya mengandalkan kenaikan TKD dari pusat. Pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kualitas belanja, serta memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif.
Salah satu opsi pembiayaan adalah pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk proyek prioritas daerah.
“Dengan bunga yang relatif rendah, banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan,” ujar Askolani.
Purbaya menambahkan fasilitas pembiayaan dari SMI dapat menjadi jalan keluar bagi daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Dengan opsi tersebut, daerah tetap memiliki ruang untuk melanjutkan pembangunan sambil menunggu penguatan alokasi anggaran dari pusat.
“Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturitasnya lima tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggaran daerah,” kata Purbaya. (yud/c1/beritasatu/yud)
