Stabilitas harga juga tercermin dari terkendalinya inflasi daerah. Sepanjang Januari hingga April 2026, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,04% (year-to-date), menunjukkan efektivitas sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Dari sisi pemerataan ekonomi, Lampung mencatat Gini Rasio 0,287 pada 2025, yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif rendah dan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 3,95%, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,68%, menandakan pertumbuhan ekonomi telah berdampak nyata pada penyerapan tenaga kerja.
Jika dibandingkan dengan capaian nasional, indikator makro Lampung menunjukkan kinerja yang kompetitif. Pertumbuhan ekonomi Lampung sejalan dengan nasional yang berada di angka 5,61%, sementara inflasi daerah sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,06%. Pada aspek pemerataan, Gini Rasio Lampung juga jauh lebih baik dibandingkan nasional yang mencapai 0,363.
Penguatan Sektor Riil: Pertanian dan Investasi
Kekuatan ekonomi Lampung ditopang oleh sektor riil yang terus menguat, terutama pertanian dan investasi. Produksi padi pada 2025 mencapai 3,25 juta ton, meningkat 16,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menegaskan posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan strategis nasional.
Di sisi lain, sektor investasi juga menunjukkan tren positif dengan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp15,19 triliun. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi daerah, kepastian regulasi, serta kemudahan berusaha di Lampung.
Tantangan Pembangunan: Fokus pada Kualitas SDM
Meski menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyoroti sejumlah tantangan struktural yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tercatat sebesar 73,98, yang masih berada di bawah rata-rata nasional dan menjadi salah satu yang terendah di Pulau Sumatera. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam agenda pembangunan ke depan.
Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan percepatan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta intervensi berbasis data pada wilayah kantong kemiskinan sebagai prioritas utama. Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata.
Selain itu, angka kemiskinan yang masih berada pada level 9,66% juga menjadi fokus penguatan kebijakan, terutama melalui perluasan akses ekonomi, penguatan UMKM, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Arah Kebijakan: Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan
