JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, kebutuhan anggaran program tersebut diproyeksikan sekitar Rp174 triliun. Angka itu lebih kecil dibandingkan alokasi MBG pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.
“Kalau MBG pasti turun,” ujar Said di Kompleks DPR RI, Senin (6/7).
Said menjelaskan, proyeksi tersebut disusun berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan riil pelaksanaan program, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan beroperasi serta jumlah penerima manfaat.
Ia menilai kebutuhan SPPG diperkirakan sekitar 21 ribu titik, lebih sedikit dibandingkan rencana awal sebanyak 27 ribu titik.
Selain itu, perhitungan anggaran juga mempertimbangkan target pelayanan bagi sekitar 84 juta peserta didik. Sementara kebutuhan untuk penanganan stunting dan ibu hamil diperkirakan dapat ditopang melalui anggaran sektor kesehatan.
“Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan anggaran tidak lebih dari Rp174 triliun,” katanya.
Meski demikian, Said menegaskan besaran anggaran MBG untuk 2027 belum bersifat final. Pemerintah dan DPR masih akan membahasnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan keputusan akhir dijadwalkan pada September 2026.
“Keputusan resminya nanti ditetapkan pada September setelah pembahasan bersama pemerintah,” ujarnya.
Apabila proyeksi tersebut disepakati, maka anggaran MBG akan berkurang sekitar Rp94 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya.
Said menegaskan, berkurangnya anggaran tidak berarti kualitas pelaksanaan program akan menurun. Menurutnya, yang terpenting adalah efektivitas penggunaan anggaran, tata kelola program, serta mutu makanan bergizi yang diterima para penerima manfaat tetap terjaga.
“Yang paling penting adalah tata kelola program berjalan baik dan kualitas gizi yang diterima anak-anak tetap terjamin,” tegasnya.
