Dalam kurun waktu tersebut, para manajer tidak hanya bekerja sebagai karyawan biasa, tetapi juga dipersiapkan menjadi pengelola koperasi yang mandiri.
Mereka akan memperoleh berbagai bentuk pelatihan, pendampingan intensif, serta dukungan dari BUMN guna meningkatkan kemampuan manajerial dan bisnis.
“Selama dua tahun ini mereka akan dibina, mendapatkan pelatihan dari Agrinas, termasuk dukungan agar ke depan mampu mengembangkan koperasi,” ujarnya.
Dengan konsep ini, para manajer diharapkan memiliki kesiapan yang matang saat nantinya memimpin koperasi secara penuh.
Tedi juga menambahkan skema tersebut dirancang untuk membentuk jiwa kewirausahaan yang kuat. Meskipun berstatus sebagai karyawan, mereka tetap didorong untuk berpikir layaknya seorang pengusaha.
Pengalaman yang diperoleh mencakup berbagai sektor, mulai dari distribusi produk seperti pupuk dan LPG hingga pengelolaan hasil produksi masyarakat desa.
“Ini karyawan, tapi harus punya rasa entrepreneur yang tinggi. Jadi yang cocok adalah mereka yang memiliki karakter kewirausahaan kuat,” katanya.
Pendekatan ini dinilai penting agar koperasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu berkembang secara bisnis.
Setelah masa penugasan selama dua tahun berakhir, para manajer diharapkan dapat bertransformasi menjadi pengelola koperasi desa secara penuh.
Namun, keberlanjutan peran tersebut tetap bergantung pada kinerja masing-masing individu. “Kalau kinerjanya kurang, mohon maaf, kemungkinan status PKWT-nya tidak bisa dilanjutkan. Semua tergantung kinerja,” tegasnya.
Melalui skema ini, pemerintah ingin memastikan hanya sumber daya manusia yang kompeten dan berprestasi yang akan melanjutkan pengelolaan koperasi.
Penetapan status pegawai BUMN bagi manajer Koperasi Merah Putih menjadi bagian dari strategi untuk menyiapkan SDM yang siap pakai.
