JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) secara besar-besaran.
Dari total 1.077 entitas BUMN, pemerintah menargetkan hanya sekitar 250 perusahaan yang akan dipertahankan.
Prabowo mengungkapkan hingga saat ini lebih dari 200 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari proses penataan.
"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita bikin tinggal 300 lah.
Ujungnya nanti 250," kata Prabowo saat menghadiri acara di KSTI Kemendikti, Minggu (28/6).
Ia mengatakan, langkah tersebut akan membuat lebih dari 750 entitas BUMN ditutup.
"Bayangkan lebih dari 750 kita tutup. Ada 750 direktur utama, direksi, hingga komisaris yang selama ini menjadi beban biaya perusahaan," ujarnya.
Menurut Prabowo, jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan pembengkakan biaya operasional. Di sisi lain, tidak sedikit perusahaan pelat merah yang tidak menghasilkan keuntungan
sehingga justru membebani keuangan negara.
"Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegasnya.
Prabowo menargetkan proses penataan BUMN dapat diselesaikan dalam dua tahun. "Dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk rakyat," imbuhnya.
Sinyal perampingan BUMN sebelumnya menguat setelah rapat terbatas di Kertanegara yang dihadiri Prabowo bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, pada Minggu, 21 Juni 2026.
Dalam laporan yang dipaparkan, dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah dikonsolidasikan. Pemerintah pun menargetkan jumlah BUMN menyusut menjadi sekitar 300 entitas sebagai tahap awal sebelum akhirnya mencapai sekitar 250 perusahaan.
Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Direktur Investasi PT PPA, Ridha Farid Lesmana, menyebut proses pembubaran BUMN diperkirakan rampung sepenuhnya pada 2029.
