Advertisements
Ia menambahkan, hingga kini belum ada tokoh yang menjabat sebagai ketua umum Golkar selama dua periode penuh, sehingga aturan tersebut dinilai tidak terlalu relevan bagi internal partai.
Meski demikian, Sarmuji menilai penguatan demokrasi internal partai lebih penting dibandingkan sekadar pembatasan masa jabatan.
“Isu demokrasi internal lebih penting, meskipun kami tidak keberatan jika aturan itu diterapkan,” katanya.
KPK berharap rekomendasi tersebut dapat mendorong transparansi, memperkuat kaderisasi, serta mencegah praktik korupsi dalam sistem politik nasional. (abd)
Advertisements
